Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun, Terbesar dari Pinjaman Luar Negeri.

JAKARTA, JClarity – Posisi utang pemerintah pusat kembali mencatatkan rekor baru. Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per akhir Mei 2025, total utang pemerintah telah menembus angka historis Rp9.138 triliun. Peningkatan signifikan ini merupakan konsekuensi dari kebutuhan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan pada program prioritas nasional, termasuk infrastruktur dan perlindungan sosial.

Mayoritas utang pemerintah Indonesia didominasi oleh penerbitan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai porsi lebih dari 88% dari total kewajiban. Sisanya, sekitar 12%, berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kendati demikian, Kemenkeu menggarisbawahi bahwa dari segmen pinjaman, kontribusi pinjaman luar negeri memang menjadi yang paling substansial, meliputi pinjaman dari lembaga multilateral, pinjaman bilateral, serta pinjaman komersial.

Kenaikan nominal utang ini secara alami memicu kekhawatiran publik, namun Pemerintah memastikan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman yang diatur oleh undang-undang. Per akhir periode laporan, rasio utang Pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 39,5%, angka ini jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB. Pemerintah berargumen bahwa penambahan utang ini bersifat produktif dan terukur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menyatakan bahwa strategi pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati (prudent) dengan fokus pada diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko yang aktif. Strategi ini mencakup upaya untuk menjaga komposisi mata uang dan suku bunga agar tetap optimal, serta memastikan kecukupan dana untuk membiayai belanja negara dan jatuh tempo utang yang akan datang. Kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap kemampuan bayar Indonesia diklaim masih sangat solid.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan defisit APBN secara bertahap dalam jangka menengah, yang secara langsung akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan utang. Fokus utama adalah pada peningkatan basis pajak dan efisiensi belanja agar kebutuhan pembiayaan utang dapat dikendalikan. Pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan akuntabel menjadi prioritas untuk menjamin kesinambungan keuangan negara di tengah tantangan perekonomian global.