Utang Luar Negeri RI Merosot Jadi US$424,4 Miliar di Kuartal III 2025, Terendah Sejak Awal Pandemi

Jakarta, JClarity – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencatatkan penurunan signifikan pada Kuartal III 2025, mencapai level US$424,4 miliar. Angka ini menandai kontraksi tahunan sebesar 0,6 persen, sebuah pencapaian yang disebut-sebut sebagai yang terendah sejak periode awal pandemi COVID-19.

Data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) pada Senin (17/11/2025) menunjukkan bahwa posisi ULN tersebut menurun dibandingkan dengan Kuartal II 2025 yang tercatat sebesar US$432,3 miliar. Kontraksi tahunan 0,6 persen (year-on-year/yoy) pada Kuartal III 2025 berbalik dari pertumbuhan 6,4 persen (yoy) yang tercatat pada triwulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ULN ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta.

ULN pemerintah pada akhir Kuartal III 2025 tercatat sebesar US$210,1 miliar. Pertumbuhan ULN pemerintah melambat menjadi 2,9 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Kuartal II 2025. Perkembangan ini terutama didorong oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sejalan dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Di sisi lain, ULN swasta juga melanjutkan kontraksi pertumbuhannya dari kontraksi 0,2 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya, menjadi terkontraksi 1,9 persen (yoy) pada Kuartal III 2025, dengan total posisi sebesar US$191,3 miliar. Kontraksi ini dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan yang terkontraksi sebesar 3,0 persen (yoy).

Meskipun terjadi penurunan, Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,5 persen, dari 30,4 persen pada Kuartal II 2025. Selain itu, komposisi ULN masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,1 persen dari total ULN.

BI dan pemerintah menegaskan bahwa ULN dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas. Sektor-sektor yang didukung oleh ULN pemerintah meliputi jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,1 persen); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7 persen); serta jasa pendidikan (17,0 persen), untuk menopang pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.