Ultimatum Menteri Keuangan ke Bea Cukai: 16.000 Pegawai Terancam Dirumahkan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum Bea Cukai: perbaiki kinerja dalam setahun atau terancam dibekukan, mengulang era Orba, dan 16.000 pegawai dirumahkan.
JAKARTA, JClarity – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan ultimatum keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera melakukan reformasi menyeluruh. Menkeu Purbaya menegaskan, kegagalan dalam memperbaiki kinerja dan citra publik dalam kurun waktu satu tahun dapat berujung pada pembekuan lembaga dan potensi perumahan sekitar 16.000 pegawai.
Ancaman serius ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025). Ia menyoroti buruknya citra DJBC yang kini berada pada titik kritis di mata masyarakat, media, hingga pimpinan negara.
Purbaya secara spesifik menyebutkan bahwa opsi yang disiapkan Pemerintah, jika perbaikan internal tidak signifikan, adalah mengembalikan sistem kepabeanan kepada skema yang berlaku pada masa Orde Baru. Skema tersebut melibatkan perusahaan inspeksi swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS).
Menkeu menjelaskan, jika fungsi utama pengawasan kepabeanan dialihkan kembali kepada pihak eksternal seperti SGS, hal tersebut akan mengakibatkan sekitar 16.000 pegawai Bea Cukai terpaksa dirumahkan karena tugas mereka diambil alih. Angka 16.000 tersebut merujuk pada jumlah pegawai DJBC yang berisiko kehilangan pekerjaan.
“Jadi, sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman Orde Baru, SGS, yang menjalankan pengecekan di custom kita,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, para pegawai DJBC kini telah mengerti betul risiko besar yang mereka hadapi.
Tuntutan perbaikan kinerja ini mencakup penanganan isu-isu mendesak seperti praktik *under-invoicing* ekspor dan masuknya barang-barang ilegal yang masih kerap lolos dari pengawasan sistem. Untuk mendukung reformasi, Purbaya mengungkapkan bahwa DJBC tengah didorong untuk mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* - AI) guna mempercepat deteksi kejanggalan dan potensi penggelapan, sebagai upaya untuk berbenah dan menghindari opsi pelimpahan tugas kepada pihak luar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melaporkan tugas pembenahan ini secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia optimistis DJBC mampu berbenah, namun ia menekankan bahwa reformasi total harus terjadi dalam batas waktu satu tahun yang telah ditetapkan.