Ultimatum Keras Menkeu Purbaya ke Bea Cukai: Benahi Kinerja Satu Tahun, Jika Gagal 16.000 Pegawai Terancam Dirumahkan

Jakarta, JClarity – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya melontarkan ultimatum yang sangat tegas dan tidak terduga kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya menuntut pembenahan total kinerja dan integritas institusi tersebut dalam kurun waktu satu tahun fiskal. Ancaman serius menyertai tuntutan ini: kegagalan mencapai target reformasi akan berujung pada perampingan organisasi besar-besaran, yang berpotensi merumahkan hingga 16.000 pegawai DJBC.

Pernyataan keras ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Kinerja Kementerian Keuangan yang baru saja digelar. Menurut Purbaya, kepercayaan publik terhadap DJBC berada di titik kritis menyusul serangkaian insiden yang terekspos ke media sosial dan isu layanan publik yang dinilai lambat serta tidak transparan. Ultimatum ini menandai titik balik kebijakan, dari pendekatan persuasif ke penegakan disiplin dan efisiensi yang ketat.

“Ini bukan ancaman kosong, ini adalah kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan marwah institusi dan mengamankan penerimaan negara,” tegas Menkeu Purbaya. “Waktu satu tahun adalah tenggat waktu mutlak bagi Bea Cukai untuk membuktikan bahwa mereka mampu melakukan reformasi internal, meningkatkan kecepatan layanan, dan yang paling krusial, membersihkan isu-isu integritas. Jika tidak, Kementerian Keuangan siap mengambil langkah efisiensi struktural. Angka 16.000 pegawai yang berpotensi dirumahkan bukan sekadar statistik, melainkan konsekuensi logis dari kegagalan adaptasi dan pembenahan.”

Menkeu Purbaya memerintahkan Bea Cukai untuk fokus pada tiga pilar utama reformasi: (1) Peningkatan Kepatuhan Importir dan Eksportir melalui sistem digital, (2) Penguatan Pengawasan Internal untuk memberantas praktik korupsi dan pungutan liar, dan (3) Peningkatan Transparansi dan Kecepatan Layanan Publik. Indikator kinerja kunci (KPI) untuk setiap pilar akan dimonitor secara bulanan oleh tim khusus dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ancaman perumahan 16.000 pegawai mengacu pada upaya efisiensi birokrasi, terutama bagi posisi-posisi yang dianggap redundan atau tidak memberikan nilai tambah signifikan pada pelayanan utama. Angka tersebut diperkirakan mencakup lebih dari separuh total personel DJBC saat ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan perombakan fundamental.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang turut hadir dalam Rapim tersebut, menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk menjalankan mandat reformasi tersebut. “Kami menyambut tantangan ini sebagai momentum untuk berbenah. Semua program perbaikan layanan dan integritas akan dipercepat. Kami berkomitmen penuh untuk memenuhi harapan Bapak Menteri Keuangan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam kurun waktu yang ditetapkan,” ujarnya, memastikan bahwa teknologi digital akan menjadi garda terdepan dalam upaya perbaikan ini.

Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari DJBC dalam menanggapi ultimatum keras ini. Kinerja Bea Cukai selama setahun ke depan akan sangat menentukan tidak hanya nasib ribuan pegawainya, tetapi juga kredibilitas institusi di mata publik dan dunia usaha.