Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Masih Jauh Digapai, Ekonom Beberkan PR Prabowo-Gibran di Tahun Kedua

Jakarta, JClarity – Ambisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 8 persen di akhir masa jabatan dinilai masih jauh dari jangkauan. Memasuki tahun kedua kepemimpinan mereka pada 2026, para ekonom menilai kabinet Merah Putih memiliki 'Pekerjaan Rumah' (PR) besar, terutama di sektor fiskal dan reformasi struktural, agar target ambisius tersebut tidak hanya menjadi wacana.

Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 berada di kisaran 5,12 persen, dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) untuk keseluruhan tahun 2025 berada di atas titik tengah kisaran 4,6–5,4 persen. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan Indonesia pada 2026 hanya mencapai 4,8 persen. Proyeksi ini sangat kontras dengan target pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis di angka 5,4 persen, dan jauh di bawah target jangka panjang 8 persen.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai stabilitas di level 5 persen menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi saat ini belum cukup mendongkrak produktivitas secara signifikan. Tantangan struktural yang paling mendesak adalah efisiensi investasi. Ekonom senior Raden Pardede menyoroti tingginya rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih di kisaran 6 persen, jauh di atas Vietnam (4,6 persen). Angka ICOR yang tinggi menandakan bahwa investasi yang masuk memerlukan biaya lebih banyak untuk menghasilkan imbal balik. Menurut Raden, tanpa 'meng-upgrade mesin ekonomi' melalui perbaikan ICOR, target pertumbuhan 8 persen akan sulit dicapai.

Selain masalah investasi, PR utama di tahun 2026 terletak pada pengelolaan fiskal yang masif. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai diselenggarakan secara skala besar, menuntut alokasi anggaran yang sangat besar. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyambut baik program ini namun mengingatkan perlunya tata kelola anggaran, logistik, dan integrasi sektor pertanian yang kuat. Tanpa tata kelola yang baik, MBG dikhawatirkan hanya menjadi program mahal yang sekadar menstimulus konsumsi jangka pendek, tanpa daya ungkit terhadap produktivitas dan reformasi sektor produksi yang dibutuhkan untuk keluar dari middle income trap.

Ketua Umum Apindo, Sinta W. Kamdani, menambahkan bahwa kepastian hukum dan konsistensi regulasi menjadi kunci utama untuk menggerakkan sektor swasta dan investasi. Dunia usaha menyoroti pentingnya deregulasi dan penyederhanaan perizinan berusaha. Ekonom Sunarsip menekankan bahwa target 8 persen tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah, mengingat terbatasnya ruang fiskal negara yang banyak dialokasikan untuk kebutuhan dasar dan pembayaran utang. Peran swasta mutlak harus diperkuat, dan hal itu sangat bergantung pada jaminan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi momen krusial untuk membuktikan arah kebijakan ekonomi. Para ekonom sepakat bahwa fokus harus dialihkan dari sekadar stabilisasi konsumsi ke reformasi struktural, perbaikan efisiensi investasi, penguatan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, dan percepatan penciptaan lapangan kerja produktif. Tanpa lompatan kebijakan yang berani dan terarah, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan tetap jauh di bawah bayangan.