Tantangan Implementasi Sekolah Digital di Daerah 3T: Puluhan Ribu Guru Belum Melek Teknologi

JAKARTA, JClarity – Ambisi besar pemerintah untuk mentransformasi sistem pendidikan nasional melalui program Sekolah Digital di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) menghadapi hambatan signifikan. Data terkini menunjukkan bahwa puluhan ribu tenaga pengajar di wilayah-wilayah tersebut masih memiliki tingkat literasi teknologi yang rendah, sebuah faktor krusial yang dapat menghambat pemerataan kualitas pendidikan.

Program digitalisasi sekolah, yang menjadi salah satu pilar utama kebijakan Merdeka Belajar, dirancang untuk memastikan akses materi pembelajaran, administrasi sekolah, dan pengembangan profesional guru dapat dilakukan secara adaptif dan efisien. Namun, implementasi di daerah 3T sering terkendala bukan hanya oleh keterbatasan infrastruktur seperti koneksi internet dan perangkat keras, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Survei dan evaluasi independen mengindikasikan bahwa sekitar 15-20% guru di daerah 3T, yang secara estimasi mencakup puluhan ribu orang, belum optimal dalam memanfaatkan platform digital, termasuk Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, fokus program yang terpusat, serta disparitas akses terhadap perangkat teknologi pribadi.

Pengamat pendidikan dari Pusat Studi Kebijakan Publik, Dr. Bima Santoso, menilai bahwa masalah ini harus segera ditangani secara strategis. “Ketersediaan gawai canggih atau jaringan internet cepat menjadi sia-sia jika guru sebagai ujung tombak pendidikan tidak memiliki keterampilan dasar untuk mengoperasikannya secara pedagogis,” ujar Dr. Bima. Ia menyarankan Kemendikbudristek untuk meningkatkan porsi alokasi dana khusus pelatihan guru di 3T dengan modul yang disesuaikan dengan tantangan lokal.

Menanggapi tantangan ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dilaporkan tengah merumuskan skema pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas yang lebih intensif di daerah 3T. Skema ini melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi non-profit lokal untuk menciptakan ‘Duta Teknologi Pendidikan’ yang berasal dari guru-guru setempat yang telah melek teknologi, agar proses transfer ilmu lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Diharapkan, dengan sinergi antara perbaikan infrastruktur digital dan penguatan kompetensi guru, kesenjangan digital dalam sektor pendidikan di Indonesia dapat diminimalisasi. Keberhasilan implementasi Sekolah Digital di daerah 3T tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi utamanya pada investasi yang konsisten dalam peningkatan kapabilitas dan literasi digital tenaga pengajar.