Siswi di Nias Tak Bisa Ikut Ujian karena Tunggakan SPP, Bobby Nasution: Gak Boleh Seperti Itu!
Viralnya siswi SMA di Gunungsitoli yang tak bisa ikut ujian karena tunggakan SPP Rp40 ribu memicu reaksi keras Bobby Nasution. Kepala sekolah dinonaktifkan.
MEDAN, JClarity – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengeluarkan respons tegas terkait viralnya video seorang siswi di Nias yang dilaporkan sempat dilarang mengikuti ujian tengah semester akibat menunggak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Bobby menegaskan, tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk menghalangi proses belajar mengajar maupun ujian siswa hanya karena masalah biaya.
Peristiwa ini melibatkan seorang siswi berinisial K dari SMA Negeri 1 Kota Gunungsitoli. Video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan siswi tersebut tidak diizinkan masuk ruang ujian karena memiliki tunggakan SPP yang dilaporkan sebesar Rp 40.000 per bulan.
Menindaklanjuti kasus ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Pendidikan langsung bergerak cepat. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, memastikan bahwa siswi tersebut akhirnya tetap mengikuti ujian mid semester, dan tunggakan SPP-nya telah dilunasi oleh Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan wilayah Nias.
Bobby Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumut, memberikan tanggapan keras. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar, dan urusan administrasi keuangan tidak boleh mengganggu kegiatan akademik. "Yang pasti tidak ada masalah bayar-membayar anak-anak kita tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar apalagi ujian. Gak boleh seperti itu!" ujar Bobby.
Sebagai langkah konkret, Bobby juga mengumumkan rencana Pemprov Sumut untuk menerapkan program sekolah gratis di Kepulauan Nias mulai tahun depan, menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas awal.
Selain penyelesaian tunggakan, Dinas Pendidikan Sumut turut mengambil tindakan disipliner terhadap pihak sekolah. Alexander Sinulingga mengonfirmasi bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Gunungsitoli telah dinonaktifkan sementara untuk diperiksa terkait dugaan adanya penyalahgunaan dana SPP. Bobby menyebutkan bahwa peruntukan SPP yang seharusnya untuk pendidikan diduga digunakan untuk oknum ASN, yang ia nilai sebagai bentuk pelanggaran.