Rupiah Terancam Tembus Rp 17.000 Akhir 2025, Analis Sorot Kebijakan Fiskal dan Independensi BI
Rupiah diprediksi analis terancam tembus Rp 17.000 akhir 2025. Sorotan utama pada risiko pelonggaran kebijakan fiskal dan independensi Bank Indonesia.
Jakarta, JClarity – Sejumlah analis pasar modal dan ekonomi menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai stabilitas nilai tukar Rupiah, memproyeksikan mata uang Indonesia berpotensi melemah hingga menembus level psikologis Rp 17.000 per Dolar AS pada akhir tahun 2025. Prediksi pesimis ini didasarkan pada kombinasi risiko global yang persisten dan faktor domestik, terutama menyangkut arah kebijakan fiskal pemerintah mendatang serta independensi Bank Indonesia (BI).
Kekhawatiran terbesar datang dari potensi *fiscal loosening* atau pelonggaran kebijakan fiskal pasca-pergantian pemerintahan. Analis menyoroti rencana belanja yang ambisius, termasuk program-program unggulan yang memerlukan alokasi anggaran besar dan berpotensi meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi batas yang aman. Defisit yang melebar dapat memicu kekhawatiran investor mengenai keberlanjutan utang, yang pada gilirannya menekan nilai tukar Rupiah karena modal asing (*capital outflow*) berisiko hengkang dari pasar obligasi dan saham dalam negeri. Disiplin fiskal menjadi kunci utama untuk menjaga premi risiko investasi di Indonesia.
Selain faktor fiskal, isu independensi Bank Indonesia menjadi sorotan kritis yang dapat menentukan nasib Rupiah. Pasar mengharapkan BI untuk tetap bersikap hawkish dan independen dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar di tengah tekanan politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui suku bunga rendah atau intervensi non-pasar. Jika independensi BI dianggap tergerus, kepercayaan investor terhadap pengelolaan moneter Indonesia akan melemah drastis. Tekanan ini diperparah oleh dinamika global, khususnya ketidakpastian arah kebijakan suku bunga Federal Reserve AS dan volatilitas harga komoditas global.
Untuk meredam ancaman pelemahan ini, para ekonom mendesak adanya koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah dan otoritas moneter. Komitmen yang jelas dari pemerintah baru untuk menjaga disiplin fiskal, terutama dalam menargetkan defisit APBN, dan menjamin independensi penuh BI dalam menentukan kebijakan suku bunga dinilai krusial. Langkah proaktif dan sinergi kebijakan ini diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pasar dan mencegah pelemahan Rupiah lebih lanjut hingga batas kritis Rp 17.000.