Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak alokasi APBN untuk Family Office usulan Luhut Binsar Pandjaitan, tegaskan prioritas APBN untuk program tepat sasaran.
JAKARTA, JClarity – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai rencana pembangunan fasilitas Family Office, sebuah proyek yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Purbaya mempersilakan pihak pengusul untuk mencari pendanaan non-APBN, bahkan menyarankan agar dibangun secara mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya kepada awak media usai pertemuan dengan sejumlah investor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin (13/10/2025). “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya.
Bendahara negara itu menekankan bahwa prioritas utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memastikan setiap rupiah APBN tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk program-program yang belum terbukti urgensi dan konsepnya.
Ketika ditanya mengenai keterlibatannya atau masukan terhadap rencana tersebut, Menkeu Purbaya mengaku tidak terlibat dan bahkan belum sepenuhnya memahami konsep rinci dari Family Office yang sering diperbincangkan Luhut. “Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujar Purbaya. Ia hanya bisa memberikan dukungan moral, “Kalau mau (buat Family Office), saya doakan.”
Usulan Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) yang digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan bertujuan untuk menarik kekayaan dari ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global agar menanamkan modal dananya di Indonesia, dengan Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat disebut sebagai lokasi potensial. Luhut sendiri menargetkan proyek ini dapat segera diputuskan dan mulai beroperasi pada tahun ini.