Purbaya: Anggaran K/L Tak Terserap Akan Dipotong dan Dialihkan untuk Bayar Utang Negara

JAKARTA, JClarity – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertegas ancaman pemotongan anggaran terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak mampu menyerap alokasi dananya secara optimal menjelang akhir tahun anggaran. Kebijakan keras ini, yang merupakan bagian dari upaya disiplin fiskal, bertujuan untuk mengoptimalkan likuiditas kas negara, dengan dana yang tidak terserap akan dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk membayar utang negara.

Pernyataan ini kembali disampaikan Menkeu Purbaya di Jakarta, menekankan pentingnya realisasi belanja K/L yang efektif dan produktif. Ia menegaskan, pihaknya akan menarik kembali dana yang mengendap atau tidak digunakan sesuai perencanaan. Purbaya, yang baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, mengambil sikap tegas untuk memastikan akuntabilitas anggaran negara.

Menkeu Purbaya menjelaskan urgensi di balik kebijakan pengetatan ini. Anggaran belanja K/L sebagian besar bersumber dari penerimaan negara dan juga utang. Oleh karena itu, jika dana tersebut tidak digunakan secara produktif, maka negara dinilai mengalami kerugian karena harus menerbitkan surat utang (tambahan pinjaman) untuk uang yang tidak terpakai, sebuah kondisi yang disebutnya sebagai inefficiency budget (anggaran tidak efisien).

Lebih lanjut, Purbaya mengindikasikan bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi ketat terhadap penyerapan anggaran. Jika teridentifikasi adanya sisa anggaran yang signifikan hingga menjelang akhir tahun, dana tersebut akan ditarik. Realokasi dana ini diprioritaskan untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melunasi utang negara.

Selain untuk pembayaran utang, dana yang berhasil ditarik juga berpotensi dialihkan ke program prioritas lain yang lebih siap, seperti alokasi untuk bantuan sosial. Langkah ini merupakan sinyal kuat dari pemerintah untuk memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia dan memastikan setiap rupiah dari APBN memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.