Prabowo Perintahkan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengajaran Bahasa Portugis di sekolah sebagai langkah strategis diplomasi dan ekonomi. Implementasi akan dimulai tahun depan.
JAKARTA, JClarity – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengejutkan, memerintahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memasukkan Bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Kebijakan radikal ini, yang diumumkan pada Kamis (23/10), disebut sebagai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat soft power diplomasi dan membuka akses ekonomi baru di kawasan lusofon global.
Menurut keterangan resmi dari Istana Negara, implementasi Bahasa Portugis akan dimulai secara bertahap pada tahun ajaran 2026/2027 melalui program percontohan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di beberapa provinsi strategis. Kepala Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pemilihan Bahasa Portugis didasarkan pada pertimbangan historis yang mendalam, terutama hubungan dengan Timor Leste sebagai negara tetangga, serta potensi kerja sama ekonomi dan geopolitik dengan negara-negara anggota Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP) seperti Brasil, Angola, dan Portugal.
Kemendikbudristek diberi tenggat waktu enam bulan untuk menyusun modul ajar standar, termasuk pengayaan sejarah dan budaya lusofon, serta menyiapkan ratusan tenaga pendidik yang kompeten. Tantangan utama yang disoroti oleh berbagai pihak adalah ketersediaan guru yang mumpuni. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim (atau nama menteri yang relevan), menyatakan bahwa kementerian akan bekerja sama dengan kedutaan negara-negara anggota CPLP dan universitas di Indonesia untuk meluncurkan program pelatihan guru kilat dan program beasiswa pengiriman guru ke luar negeri.
Keputusan Presiden Prabowo ini disambut positif oleh Kementerian Luar Negeri, yang melihatnya sebagai dorongan signifikan bagi upaya Indonesia untuk mendapatkan status pengamat permanen di CPLP. Sementara itu, pengamat pendidikan menilai kebijakan ini ambisius. Dr. Arya Bima dari Universitas Gadjah Mada menyatakan, “Ini adalah diversifikasi kurikulum yang berani, jauh dari fokus tradisional pada bahasa Inggris, Arab, atau Mandarin. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen anggaran dan kesiapan infrastruktur, jangan sampai hanya menjadi kebijakan di atas kertas.”
Pemerintah menargetkan bahwa dalam lima tahun ke depan, lulusan sekolah menengah Indonesia akan memiliki opsi untuk mempelajari bahasa non-tradisional ini, memperluas cakrawala linguistik dan kesempatan karier mereka, terutama dalam sektor diplomasi, pariwisata, dan perdagangan internasional. Langkah ini menegaskan komitmen Kabinet Prabowo untuk melakukan diversifikasi strategis dalam peta jalan pendidikan dan politik luar negeri Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.