Polemik Nilai Rapor Digital: Ribuan Orang Tua Siswa Keluhkan Sistem Rapor Merdeka Belum Sinkron di Akhir Semester.

JAKARTA, JClarity – Akhir semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 diwarnai polemik yang meresahkan ribuan orang tua siswa di berbagai daerah. Keluhan utama mengarah pada sistem Rapor Kurikulum Merdeka (e-Rapor) yang dilaporkan belum sinkron atau mengalami gangguan teknis parah, mengakibatkan penundaan pembagian rapor digital yang seharusnya menjadi evaluasi akhir periode pembelajaran. Gangguan sistematis ini memicu kekhawatiran publik terhadap kesiapan infrastruktur digital pendidikan nasional.

Ribuan keluhan, yang membanjiri platform media sosial dan saluran komunikasi sekolah, menyoroti kendala utama, yaitu kegagalan aplikasi e-Rapor untuk menyelaraskan data nilai siswa dari guru dengan Pangkalan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara keseluruhan. Meskipun aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dirancang untuk mempermudah pelaporan hasil belajar, banyak operator sekolah dan guru yang masih kesulitan, terutama terkait pengaturan web service dan koneksi data. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, masalah sinkronisasi data dengan Dapodik seringkali menjadi hambatan teknis yang memerlukan panduan dan penanganan yang lebih jelas dari pengembang aplikasi.

Kepala sekolah di daerah, yang merupakan garda terdepan pelaksanaan sistem ini, turut mengakui adanya kendala teknis dan adaptasi. Beberapa sekolah bahkan terpaksa menunda jadwal pembagian rapor, bahkan hingga memasuki masa liburan atau setelah sekolah kembali aktif, karena proses penyusunan dan pencetakan nilai membutuhkan waktu lebih lama akibat kesulitan input nilai pada aplikasi yang baru. Fenomena ini pernah terjadi, di mana sejumlah sekolah menghadapi kesulitan dalam penginputan nilai ke aplikasi Kurikulum Merdeka karena perbedaan signifikan dengan sistem sebelumnya (K13), yang berujung pada penundaan pembagian rapor hingga Februari.

Di tengah kerumitan teknis, integritas data nilai rapor juga menjadi sorotan. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) sebelumnya telah menyinggung masalah ini, mendorong sekolah untuk tertib menggunakan e-Rapor untuk menghindari indikasi kecurangan atau manipulasi nilai ('sedekah nilai') yang merugikan siswa dalam jangka panjang. Meskipun demikian, kurangnya ketertiban penggunaan e-Rapor di tingkat nasional masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi otoritas pendidikan.

Pengamat pendidikan mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera turun tangan. Solusi yang ditawarkan bukan sekadar perbaikan sementara, melainkan audit menyeluruh terhadap stabilitas sistem e-Rapor. Selain itu, perlu adanya pelatihan teknis yang intensif dan berkelanjutan bagi guru dan operator sekolah, khususnya menjelang periode krusial akhir semester. Keandalan Rapor Digital Kurikulum Merdeka menjadi kunci untuk mencapai transparansi dan objektivitas penilaian, sehingga polemik tahunan terkait nilai rapor dapat diakhiri.