Percepat Serap Naker Lulusan SMK, Muhaimin Usul Pendirian Badan Vokasi Nasional.
Muhaimin Iskandar mengusulkan pembentukan Badan Vokasi Nasional (BVN) untuk mempercepat penyerapan lulusan SMK ke pasar kerja. BVN akan menjadi single body penyeleras kurikulum dan industri.
Jakarta, JClarity – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, melontarkan gagasan signifikan guna mengatasi tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Usulan tersebut berfokus pada pendirian Badan Vokasi Nasional (BVN) yang terintegrasi, bertujuan menyelaraskan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan riil industri dan pasar kerja.
Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menyoroti bahwa masalah utama saat ini adalah minimnya koordinasi yang efektif antara lembaga pendidikan vokasi, kementerian terkait, dan sektor swasta. Ia menilai, kondisi ini menciptakan disparitas antara kompetensi lulusan dan ekspektasi dunia usaha serta dunia industri (DUDI). BVN diusulkan berfungsi sebagai *single body* yang memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi, dan memastikan *link and match* yang optimal.
“Kita tidak bisa membiarkan lulusan SMK, yang seharusnya menjadi tulang punggung tenaga kerja terampil bangsa, justru kesulitan mendapatkan pekerjaan. Badan Vokasi Nasional harus segera dibentuk agar ada percepatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Muhaimin dalam sebuah kesempatan di Jakarta, baru-baru ini. Ia menambahkan, Badan ini harus didukung anggaran dan kewenangan yang memadai untuk melakukan sertifikasi, pelatihan ulang, dan penempatan kerja secara langsung.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa salah satu tugas krusial BVN adalah standarisasi mutu pengajaran dan fasilitas praktik di SMK seluruh Indonesia, termasuk penguatan program magang wajib yang terstruktur dan dievaluasi ketat. Dengan demikian, kualitas lulusan dapat terjamin dan siap bersaing di pasar global. Gagasan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang selama ini menghambat inovasi kurikulum, menjadikannya responsif terhadap tuntutan revolusi industri 4.0 dan proyek-proyek pembangunan nasional.