Pemerintah Gelontorkan Rp 8,5 Triliun untuk Stabilisasi Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru 2026
Pemerintah resmi gelontorkan dana Rp 8,5 T untuk stabilisasi harga pangan jelang Nataru 2026. Fokus pada beras, minyak, dan gula untuk kendalikan inflasi.
Jakarta, JClarity – Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 8,5 triliun. Dana jumbo ini diprioritaskan untuk program stabilisasi harga pangan menjelang periode kritis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sebagai upaya proaktif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Keputusan ini, yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diambil menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kelompok harga pangan menjadi penyumbang utama inflasi tahunan (YoY) sebesar 3,2% pada Oktober 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers, menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan melalui berbagai pos kementerian/lembaga terkait, dengan fokus utama pada penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum BULOG.
“Mayoritas anggaran tambahan ini akan digunakan untuk mempercepat operasi pasar dan mendistribusikan subsidi logistik bagi komoditas beras, minyak goreng curah, dan gula. Langkah ini esensial untuk meredam lonjakan harga yang biasanya terjadi akibat peningkatan permintaan musiman jelang akhir tahun,” jelas Menkeu di Jakarta (14/11).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan, pihaknya akan segera mengintensifkan sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran distribusi. Operasi pasar yang masif direncanakan akan menyasar 34 provinsi, dengan perhatian khusus diberikan pada wilayah Indonesia bagian Timur dan daerah-daerah terpencil yang rentan terhadap disparitas harga. Pemerintah menargetkan distribusi beras melalui operasi pasar dapat mencapai 500.000 ton hingga akhir Desember 2025.
Sementara itu, Direktur Utama BULOG, Budi Waseso, menyatakan kesiapan penuh lembaganya untuk melaksanakan mandat stabilisasi harga. Ia memastikan stok beras nasional berada di level yang aman dan langkah impor yang telah disepakati pada kuartal ketiga akan dipercepat realisasinya guna mengantisipasi potensi gagal panen dini di awal tahun 2026. Efektivitas kebijakan fiskal ini akan menjadi tolok ukur penting keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian harga komoditas global.