Otorita IKN Tegaskan Pembangunan Tak Bisa Mundur, Target Ibu Kota Politik 2028 Dikebut
Otorita IKN menegaskan pembangunan IKN Nusantara terus maju dan tak bisa mundur. Target Ibu Kota Politik 2028 dikebut dengan alokasi APBN dan komitmen investasi swasta Rp 225 T.
JAKARTA, JClarity – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN, memastikan bahwa proyek strategis nasional ini tidak akan mundur dari target yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/10/2025), menyatakan bahwa pembangunan Nusantara telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi diragukan atau dihentikan. “Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki.
Komitmen ini diperkuat dengan diterbitkannya regulasi penting, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi percepatan pembangunan IKN.
Secara fisik, percepatan pembangunan terlihat pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Target fase kedua, yaitu pembangunan kompleks legislatif (DPR RI, DPD RI, MPR RI) dan yudikatif (MA dan MK), akan dimulai pada November 2025 dan diharapkan rampung pada tahun 2027. Untuk mencapai target ini, Otorita IKN mengerahkan puluhan ribu pekerja, di mana jumlahnya diperkirakan meningkat dari 7.000-8.000 orang menjadi sekitar 20.000 orang setelah November 2025.
Dari sisi pendanaan, Otorita IKN mencatat telah menerima komitmen investasi sebesar Rp 225,02 triliun, yang terdiri dari investasi swasta murni senilai Rp 66,3 triliun dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 158,72 triliun. Anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 juga telah disetujui sebesar Rp 48,8 triliun dari APBN.
Selain infrastruktur, fokus Otorita juga tertuju pada kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan. Hingga saat ini, pemindahan dan/atau penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargetkan mencapai 1.700 hingga 4.100 orang. Namun, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan peringatan terkait minimnya ketersediaan air di wilayah IKN, menuntut strategi pengelolaan air yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutan kota.