Mulai 2025, 100 Sekolah Rakyat Dibangun Permanen

SAMARINDA, JClarity – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk pemerataan akses pendidikan dengan meluncurkan program pembangunan 100 titik Sekolah Rakyat (SR) secara permanen di seluruh wilayah Indonesia, yang akan dimulai secara bertahap pada tahun 2025. Program ini merupakan prioritas nasional yang fokus menjangkau anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok paling rentan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa inisiatif ini dirancang sebagai intervensi utama untuk mengatasi masalah anak putus sekolah, tidak sekolah, atau yang memiliki potensi besar untuk putus sekolah. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (7/10/2025).

“Kita ingin ada keterpaduan antarprogram daerah dengan di setiap kementerian dan lembaga, mengacu pada data yang sama yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Gus Ipul. Integrasi program yang didasarkan pada data tunggal ini, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, menjadi fondasi penting agar setiap bantuan sosial dan program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, dapat dipastikan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berada pada desil satu dan dua.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu, menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Konsep yang diterapkan adalah sekolah berasrama untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, aman, dan kondusif. Pemerintah menjamin akan menanggung seluruh biaya kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat, memastikan tidak ada lagi hambatan finansial yang menghalangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Selain fasilitas belajar mengajar yang lengkap—meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium—sekolah permanen ini juga akan dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, serta sarana penunjang ekstrakurikuler dan olahraga. Pembangunan fisik infrastruktur sekolah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), sementara penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi langsung dari gagasan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan bertahap sebanyak 500 sekolah, dengan penambahan 100 sekolah baru setiap tahunnya. Hingga September 2025, Kementerian Sosial mencatat sudah ada 165 titik sekolah rintisan yang telah beroperasi, termasuk tiga titik di Samarinda, yang menjadi fase transisi menuju pembangunan sekolah permanen. Pemerintah berharap, lulusan Sekolah Rakyat akan terus dikawal agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja, sebagai simbol keberpihakan negara terhadap generasi muda kurang mampu.