Masalah Guru Honorer Teratasi, Magetan Kini Hadapi Krisis Baru: Sekolah Negeri Kelebihan Guru, Kekurangan Siswa

MAGETAN, JClarity – Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Magetan menyelesaikan persoalan status tenaga pendidik honorer, muncul tantangan struktural baru yang tak kalah mendesak di sektor pendidikan dasar: fenomena kelebihan guru dan kekurangan peserta didik di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN). Krisis demografi dan persebaran sekolah ini mengancam keberlanjutan operasional beberapa sekolah, bahkan memicu penutupan unit pendidikan.

Permasalahan guru honorer, yang telah menjadi isu nasional bertahun-tahun, di Magetan setidaknya mulai menemui titik terang. Pada Agustus hingga September 2025, Pemerintah Kabupaten Magetan secara resmi mengusulkan lebih dari seribu tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dari total usulan sekitar 1.122 hingga 1.125 orang, terdapat puluhan hingga ratusan tenaga pendidik yang berpotensi memiliki kepastian status kepegawaian. Upaya ini, meskipun dengan skema penggajian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (melalui anggaran Pengadaan Barang dan Jasa), diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian status para pengabdi pendidikan.

Namun, setelah masalah status guru mulai terurai, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan kini harus berjibaku dengan realitas minimnya siswa baru. Pada Tahun Ajaran Baru 2025, laporan menunjukkan bahwa satu SDN di Kecamatan Takeran, yakni SDN Jomblang, terpaksa ditutup karena hanya menyisakan satu siswa kelas V. Selain itu, dua SDN lainnya dilaporkan tidak mendapatkan siswa baru untuk kelas satu.

Kepala Dikpora Magetan, Suwata, pada Juli 2025, mengakui bahwa penutupan dan ketiadaan murid baru ini disebabkan oleh banyaknya satuan pendidikan sejenis yang menjamur di suatu wilayah, yang pada akhirnya membuat distribusi siswa menjadi minim sekali. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa guru dari sekolah yang ditutup tersebut kemudian dimutasi ke satuan pendidikan lain di wilayah Takeran, mengingat masih banyak sekolah yang justru kekurangan guru. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama adalah ketidakseimbangan persebaran siswa dan guru, di mana beberapa sekolah mengalami overstaffing relatif terhadap jumlah siswa yang sangat sedikit, sementara sekolah lain masih membutuhkan tenaga pendidik.

Secara statistik, data Badan Pusat Statistik (BPS) semester ganjil 2024/2025 mencatat jumlah guru SDN Negeri di Magetan mencapai 3.591 orang untuk total 28.537 siswa SDN Negeri. Rasio ini menunjukkan angka sekitar 1 guru untuk 7,9 siswa, jauh di bawah rasio ideal, yang memperkuat indikasi kelebihan jumlah guru secara agregat atau ketidakmerataan penempatan. Tantangan ke depan bagi Pemkab Magetan adalah merasionalisasi dan memetakan ulang penempatan guru yang telah berstatus PPPK, serta memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi penurunan angka partisipasi sekolah di tingkat dasar dan menyeimbangkan kembali ekosistem pendidikan di wilayah tersebut.