KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Riau, Brimob Bersenjata Jaga Ketat Lokasi
KPK geledah Kantor Dinas Pendidikan Riau terkait pengembangan kasus korupsi Gubernur Abdul Wahid. Brimob bersenjata jaga ketat lokasi penggeledahan selama 9 jam.
Pekanbaru, JClarity – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rentetan penggeledahan maraton di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan menyasar Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau di Pekanbaru pada Kamis (13/11/2025). Penggeledahan intensif ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang telah menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, dan dua tersangka lainnya.
Tim penyidik KPK tiba di lokasi sejak pagi hari, sekitar pukul 08.00 WIB, dan menghabiskan kurang lebih sembilan jam untuk mengumpulkan barang bukti. Proses penggeledahan berlangsung tertutup dan diawasi ketat oleh sejumlah personel Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Riau yang bersenjata lengkap. Gerbang kantor Disdik Riau ditutup rapat, dan aktivitas pelayanan publik dihentikan sementara, menyebabkan masyarakat yang memiliki keperluan terpaksa harus berbalik arah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan tersebut. Beliau menyatakan bahwa penggeledahan di Dinas Pendidikan merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan yang telah dimulai sebelumnya di berbagai lokasi lain, termasuk Kantor Gubernur, Dinas PUPR PKPP Riau, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penyidik fokus mengamankan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga kuat berkaitan dengan pergeseran anggaran di Provinsi Riau, khususnya yang terkait dengan kasus rasuah Gubernur Abdul Wahid.
Setelah proses penggeledahan selesai sekitar pukul 17.05 WIB, tim penyidik KPK terlihat membawa keluar sedikitnya tiga koper besar dan satu ransel yang berisi dokumen dan alat bukti penting. Selain penggeledahan, dilaporkan juga bahwa penyidik KPK turut memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Disdik Riau, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, guna mendalami potensi keterkaitan Dinas tersebut dalam kasus pemerasan dan 'jatah preman' proyek di Dinas PUPR Provinsi Riau. KPK mengapresiasi dukungan masyarakat Riau dalam pengusutan kasus ini, mengingat korupsi secara nyata mendegradasi kualitas pembangunan dan pelayanan publik.