Kontroversi Integrasi AI: Guru Khawatir Beban Kurikulum Bertambah, Mendikbud Ristek Tegas: 'Ini Masa Depan Pendidikan'

JAKARTA, JClarity – Rencana pemerintah untuk mengintegrasikan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dan coding secara wajib ke dalam kurikulum pendidikan nasional memicu perdebatan sengit di kalangan praktisi pendidikan, khususnya para guru. Kekhawatiran utama terpusat pada potensi penambahan beban kerja dan kurangnya kesiapan sumber daya, meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersikeras bahwa langkah ini adalah keharusan mutlak untuk masa depan bangsa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa integrasi teknologi seperti AI dan coding yang direncanakan mulai tahun ajaran 2025/2026 merupakan strategi kunci untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menghadapi tantangan global. Beliau secara tegas menyatakan bahwa era digital tidak dapat dibendung, dan "kita tidak ada pilihan lain selain menyiapkan diri untuk hadapi kecerdasan buatan". Pihak kementerian memandang AI sebagai inovasi yang harus diapresiasi dan diajarkan, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang dapat meringankan tugas administratif guru serta mengakselerasi peningkatan mutu pembelajaran yang lebih personal.

Namun, suara keberatan paling lantang datang dari kalangan guru di tingkat lapangan. Banyak pendidik merasa bahwa setiap kebijakan baru, termasuk pendekatan *deep learning* dan integrasi AI, berpotensi menambah beban kerja yang sudah berat, terutama jika tidak diiringi dengan pelatihan yang memadai dan ketersediaan infrastruktur yang merata. Kurangnya pelatihan menjadi hambatan utama, karena guru membutuhkan pengetahuan dan keterampilan spesifik untuk mengintegrasikan AI ke dalam metode pengajaran secara efektif. Selain itu, muncul kekhawatiran tentang potensi bias algoritma, isu privasi data siswa, dan semakin lebarnya kesenjangan digital antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil yang belum memiliki akses teknologi yang memadai.

Menanggapi keraguan tersebut, Kemendikbud Ristek menyatakan komitmennya untuk memastikan transisi yang mulus. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjamin bahwa pelatihan guru telah dimulai dan akan diupayakan keterkaitannya dengan sertifikasi guru. Selain itu, ia menekankan bahwa jam mengajar untuk AI dan coding dapat dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar, sebuah langkah untuk mengurangi kekhawatiran beban kurikulum. Kementerian juga menyoroti pentingnya penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi utama, serta memandu guru untuk mengajarkan "kesalehan digital" atau etika dalam penggunaan teknologi, guna mencegah siswa menjadi terlalu bergantung pada AI dan memastikan informasi yang diperoleh tetap akurat.

Pada intinya, pemerintah melihat AI sebagai bagian integral dari "Masa Depan Pendidikan" Indonesia yang harus direspons dengan inovasi. Kontroversi ini kini bergeser dari penolakan terhadap AI menjadi tuntutan akan kesiapan implementasi yang lebih matang, termasuk pemerataan infrastruktur dan peningkatan kompetensi guru secara menyeluruh, agar integrasi teknologi canggih ini benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar beban baru di ruang kelas.