Indonesia dan 6 Negara Mitra Transaksi Tanpa Dolar AS, Nilainya Tembus Rp336 Triliun.
Transaksi tanpa Dolar AS Indonesia dengan 6 negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, dan UEA capai Rp336 triliun, dorong dedolarisasi dan stabilitas ekonomi.
JAKARTA, JClarity – Upaya Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (AS) semakin membuahkan hasil signifikan. Nilai transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan enam negara mitra strategis telah menembus angka USD 20,19 miliar, yang setara dengan Rp 336,32 triliun.
Angka fantastis tersebut dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam gelaran Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta pada Jumat (28/11/2025). Transaksi LCT senilai Rp 336,32 triliun tersebut terakumulasi dalam periode waktu satu tahun, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Airlangga Hartarto merinci bahwa optimalisasi LCT tersebut dilakukan bersama enam negara mitra utama Indonesia, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA). Kerja sama ini, yang juga dikenal sebagai Local Currency Settlement (LCS), merupakan langkah strategis yang didorong sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperdalam hubungan moneter dan ekonomi dengan negara-negara mitra utama.
Pemerintah menilai bahwa peningkatan masif dalam penggunaan LCT menjadi bukti nyata dari semakin kuatnya integrasi ekonomi regional dan sekaligus menunjukkan efektivitas strategi dedolarisasi. Skema transaksi ini dipandang mampu menekan volatilitas di pasar valuta asing (valas), yang seringkali rentan terhadap gejolak global, serta memperbaiki efisiensi biaya transaksi perdagangan internasional.
Selain itu, penggunaan mata uang lokal juga dinilai mampu memperluas akses bagi para pelaku usaha terhadap instrumen pembayaran antarnegara yang memiliki stabilitas lebih baik. Malaysia dan Thailand diketahui merupakan dua negara pertama yang secara aktif mengimplementasikan skema ini, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan. Inisiatif perluasan kerja sama ini diharapkan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan makroekonomi nasional.