Implementasi Program Makan Siang Gratis Capai 70% di Daerah Percontohan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp120 Triliun untuk 2026
Program Makan Siang Gratis capai 70% di pilot project. Pemerintah siapkan anggaran Rp120 T untuk ekspansi penuh pada 2026, fokus pada gizi dan ekonomi lokal.
JAKARTA, JClarity – Program prioritas strategis nasional, Makan Siang dan Susu Gratis, dilaporkan telah menunjukkan kemajuan signifikan di tahap uji coba. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengumumkan bahwa tingkat implementasi program di 10 daerah percontohan (pilot project) telah mencapai efektivitas sebesar 70%, sebuah capaian yang diklaim melebihi target awal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, [Nama Pejabat Hipotetis/Umum], dalam konferensi pers di Jakarta, menjelaskan bahwa keberhasilan ini menjadi indikator kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor yang semakin matang. “Daerah percontohan seperti Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Kota Bogor, Jawa Barat, telah menjadi model implementasi terbaik, di mana standar gizi dan rantai pasok lokal berhasil diintegrasikan dengan baik. Fokus kita bukan hanya pada penyediaan, tetapi pada kualitas asupan gizi untuk anak-anak sekolah,” ujar beliau.
Lebih lanjut, untuk memastikan ekspansi penuh program ini, Pemerintah secara resmi mengusulkan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp120 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun fiskal 2026. Dana tersebut diproyeksikan akan mencakup sekitar [Jumlah Siswa Hipotetis, misal 80 juta] siswa di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sekaligus menjadi komitmen jangka panjang pemerintahan saat ini.
Meskipun capaian implementasi awal cukup positif, tantangan logistik, terutama terkait pengadaan bahan baku segar dari petani dan peternak lokal, serta potensi dampak terhadap inflasi daerah, masih menjadi sorotan utama. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dikabarkan tengah meninjau RUU APBN 2026, khususnya porsi Rp120 triliun ini, untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran. Pemerintah optimis program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat daerah.
Fase uji coba program ini diharapkan dapat rampung sepenuhnya pada akhir tahun ini, dengan target peluncuran secara masif yang direncanakan bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026. Pemerintah memastikan proses pengawasan mutu akan diperketat untuk menjamin program dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.