DPR Panggil Mendikdasmen: Desak Solusi Darurat Pendidikan 1.009 Sekolah Terdampak Bencana Sumatera

JAKARTA, JClarity – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi X secara resmi memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam rapat kerja mendesak guna membahas krisis pendidikan pasca bencana alam di Pulau Sumatera. Pemanggilan ini dipicu oleh laporan yang menyebutkan bahwa sebanyak 1.009 unit sekolah mengalami kerusakan signifikan, baik total maupun ringan, sehingga mengancam kontinuitas pembelajaran bagi ribuan siswa.

Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada hari ini, Selasa, berfokus pada strategi penanganan darurat yang dinilai lambat dalam merespons dampak bencana, khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Komisi X menyoroti data 1.009 sekolah yang terperinci mencakup jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana fasilitas pendidikan tersebut memerlukan intervensi segera untuk memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terhenti.

Ketua Komisi X DPR RI, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa penanganan pendidikan darurat harus menjadi skala prioritas utama, melampaui birokrasi yang berbelit. “Kami mendesak Mendikdasmen untuk segera mengalokasikan anggaran tanggap darurat guna pendirian Fasilitas Pendidikan Sementara (FPS), seperti tenda atau ruang kelas portabel. Angka 1.009 sekolah ini bukan sekadar statistik, melainkan masa depan generasi. Selain infrastruktur, dukungan psikososial bagi para guru dan siswa yang trauma juga harus dipercepat,” ujarnya, meminta komitmen waktu yang jelas dari pihak Kementerian.

Menanggapi desakan tersebut, Mendikdasmen memaparkan bahwa pihaknya telah mengaktifkan Pusat Komando Bencana Pendidikan dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah setempat. “Kami menyadari urgensi situasi ini. Saat ini, tim kami telah berada di lapangan untuk melakukan validasi data kerusakan per sekolah secara mikro. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan dana rehabilitasi fisik telah disiapkan sebagai langkah awal. Kami targetkan dalam dua minggu ke depan, setidaknya 70% dari 1.009 sekolah yang mengalami kerusakan parah dapat memulai KBM di FPS,” jelas Menteri.

Kementerian berjanji akan melaksanakan tiga fase pemulihan, yaitu fase darurat (penyediaan FPS dan dukungan psikososial), fase transisi (perbaikan kerusakan ringan dan perencanaan), dan fase permanen (pembangunan ulang atau rehabilitasi total). DPR menekankan perlunya transparansi penuh dalam penggunaan dana rehabilitasi dan memastikan bahwa mitigasi bencana menjadi kurikulum wajib bagi sekolah-sekolah di wilayah rawan bencana di masa mendatang.