Banjir Sumatera Rusak 1.009 Sekolah, DPR Minta Kemendikdasmen Siapkan Sekolah Darurat

JAKARTA, JClarity – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyisakan dampak serius pada sektor pendidikan. Data terbaru mencatat total 1.009 satuan pendidikan mengalami kerusakan, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menyiapkan fasilitas sekolah darurat dan langkah pemulihan cepat (early recovery).

Berdasarkan data Kemendikdasmen per Minggu (30/11/2025), jumlah sekolah yang terdampak mencapai 1.009 unit. Rinciannya meliputi 310 sekolah di Provinsi Aceh, 385 sekolah di Sumatera Utara, dan 314 sekolah di Sumatera Barat. Kerusakan ini mencakup berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa penanganan kondisi ini tidak dapat ditangani dengan cara biasa mengingat skala kerusakannya yang masif. Ia mendesak Kemendikdasmen untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk percepatan pemulihan. Menurutnya, anggaran reguler kementerian tidak akan mencukupi untuk merevitalisasi lebih dari seribu sekolah dalam waktu singkat.

Desakan serupa datang dari Anggota Komisi X DPR lainnya, Habib Syarief Muhammad, yang meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan guru dan siswa. "Langkah pertama yang paling mendesak adalah memastikan kondisi para guru dan siswa dalam kondisi selamat pascabencana," ujarnya, sebelum beranjak pada pemetaan infrastruktur pendidikan. Selanjutnya, DPR secara kolektif mendorong pendirian tenda darurat sebagai ruang belajar sementara untuk memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terhenti terlalu lama.

Selain fasilitas fisik, Komisi X juga menyoroti aspek psikologis. Abdul Fikri Faqih menekankan bahwa pendirian sekolah darurat harus dilakukan dengan catatan bahwa kondisi psikologis anak-anak telah dipastikan tidak mengalami trauma. Ia mengusulkan kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Sosial (Kemensos), untuk melaksanakan program penyembuhan trauma (trauma healing) yang efektif. Untuk mengatasi kendala jaringan internet di lokasi bencana, opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan dukungan modul fisik yang relevan juga disarankan sebagai solusi sementara.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah kedaruratan. Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan tanggap darurat tahap pertama senilai lebih dari Rp 4 miliar. Bantuan tersebut termasuk penyediaan tenda ruang kelas darurat sebanyak 126 unit, 10.200 paket perlengkapan belajar siswa (school kit), serta puluhan ribu eksemplar buku teks dan nonteks. Sekolah-sekolah yang terdampak bencana ini juga dipastikan akan menjadi penerima prioritas dalam program revitalisasi sekolah pada tahun 2026.