Awas! Pasar Panik Usai Bitcoin Ambyar, Jepang Tebar Ancaman Baru ke RI

Jakarta, JClarity – Volatilitas ekstrem kembali menghantam pasar kripto global. Kapitalisasi pasar Bitcoin (BTC) ‘ambyar’ atau anjlok tajam dalam 24 jam terakhir, memicu kepanikan di kalangan investor ritel dan merembet ke pasar modal tradisional. Kejatuhan ini, yang dipicu oleh sentimen makroekonomi yang buruk dan aksi jual besar-besaran (whale sell-off), terjadi bersamaan dengan munculnya ketegangan baru antara Indonesia dan Jepang terkait investasi dan persaingan industri.

Penurunan harga BTC mencapai level psikologis krusial, memicu likuidasi besar-besaran senilai miliaran dolar di bursa berjangka. Para analis mengaitkan kepanikan ini dengan sinyal hawkish dari bank sentral Amerika Serikat, serta isu regulasi baru yang berpotensi membatasi arus dana ke aset digital. Meskipun korelasi pasar kripto dan pasar saham tradisional sempat melemah, kali ini sentimen negatif menyebar cepat, membuat bursa regional Asia, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), ikut tertekan pada sesi perdagangan hari ini.

Di tengah kegelisahan pasar keuangan domestik akibat hantaman kripto, Indonesia kini harus menghadapi 'ancaman' baru yang datang dari mitra ekonomi lamanya, Jepang. 'Ancaman' yang dimaksud bukanlah dalam konteks militer, melainkan persaingan investasi dan pergeseran fokus industri yang berpotensi menggerus Foreign Direct Investment (FDI) dari Negeri Sakura.

Ketegangan ini terutama mencuat dalam arena transisi energi dan industri otomotif. Jepang, melalui perusahaan-perusahaan raksasanya, disinyalir mulai melontarkan keberatan terkait kebijakan hilirisasi nikel Indonesia yang dianggap terlalu cepat atau terlampau menguntungkan pesaing dari negara tertentu. Selain itu, persaingan dalam pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) di Asia Tenggara semakin memanas, di mana Jepang merasa posisinya sebagai raja otomotif terancam oleh dominasi produsen Tiongkok yang lebih agresif di pasar Indonesia.

Para pejabat Tokyo dan perwakilan industri Jepang baru-baru ini dilaporkan menyuarakan 'ultimatum' terselubung, menuntut kepastian regulasi yang lebih adil dan transparan, serta insentif yang setara bagi investasi mereka di sektor EV dan infrastruktur strategis lainnya. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, ada risiko nyata bahwa Jepang akan mengalihkan sebagian investasi manufakturnya ke negara tetangga di Asia Tenggara yang dianggap lebih stabil dan ramah investor.

Situasi dual ini—kepanikan kripto global dan tekanan investasi dari Jepang—menjadi tantangan ganda bagi pemerintah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dituntut untuk segera memperjelas kerangka regulasi aset kripto. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus bekerja ekstra keras untuk meredam kekhawatiran Jepang, memastikan daya saing Indonesia, dan menjaga stabilitas Rupiah di tengah ancaman arus modal keluar.