Anggaran LPDP Akan Ditambah dari Uang Sitaan Korupsi, Ini Tujuannya.
Presiden Prabowo menginstruksikan alokasi sebagian uang sitaan korupsi CPO Rp13 T untuk LPDP. Tujuannya: memperkuat dana abadi dan memperluas beasiswa SDM unggul. (159 karakter)
Jakarta, JClarity – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan agar sebagian dari dana sitaan kasus korupsi senilai Rp13 triliun dialokasikan untuk memperkuat modal Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dana sitaan tersebut merupakan uang pengganti kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang baru saja diserahkan secara simbolis oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penambahan anggaran LPDP ini bertujuan untuk menciptakan generasi unggul Indonesia yang mampu bersaing di kancah global.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa uang hasil kejahatan korupsi, bersama dengan dana hasil efisiensi anggaran negara, harus diinvestasikan kembali untuk masa depan bangsa, khususnya di sektor pendidikan. “Uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ujar Presiden, sembari mengarahkan agar sebagian dari dana Rp13 triliun tersebut ditempatkan di LPDP.
Tujuan utama dari penambahan dana abadi ini adalah untuk memperluas jangkauan beasiswa penuh bagi putra-putri terbaik bangsa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Presiden menyinggung perhitungan statistik bahwa sekitar satu persen dari total populasi Indonesia, atau sekitar 2,8 juta orang, memiliki tingkat kecerdasan (IQ) 120 ke atas. “Kita harus menjaring mereka ini dan jangan anggap mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin, punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” tegasnya, menekankan pentingnya beasiswa penuh untuk talenta-talenta tersebut.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap wacana ini, menilai bahwa alokasi dana sitaan korupsi ke LPDP akan berdampak baik pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan tinggi di Tanah Air. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik usulan Presiden, namun menyatakan bahwa penambahan anggaran ini kemungkinan baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya, mengingat proses mekanisme anggaran yang berlaku.