4 Prodi Baru Sekolah Kedinasan Kemenkum Bakal Dibuka, Gratis dan Otomatis Jadi CPNS.
Kemenkum akan membuka 4 prodi baru di Sekolah Kedinasan Poltekpin, yang merupakan merger Poltekim-Poltekip. Kuliah gratis dan lulus otomatis CPNS. Pendaftaran dibuka 2026.
Jakarta, JClarity – Kabar gembira bagi para calon taruna dan taruni yang berminat meniti karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya di sektor hukum. Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan akan membuka empat program studi (prodi) baru di Sekolah Kedinasan yang kini telah bertransformasi menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Program pendidikan ini menawarkan fasilitas kuliah gratis dengan jaminan langsung diangkat menjadi CPNS setelah lulus.
Pembukaan empat prodi baru ini merupakan bagian dari upaya transformasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenkum. Poltekpin sendiri merupakan hasil peleburan (merger) dari dua sekolah kedinasan sebelumnya, yaitu Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), yang diresmikan sejak Agustus 2024. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pengembangan prodi baru ini disesuaikan dengan bidang-bidang tugas utama yang diselenggarakan oleh kementerian.
Empat program studi baru yang akan dikembangkan di perguruan tinggi kedinasan Poltekpin meliputi: 1. Pembangunan Hukum; 2. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Hukum Kekayaan Intelektual; 4. Administrasi Hukum Umum. Menteri Hukum menekankan bahwa rasionalitas pembukaan prodi baru ini didasarkan pada analisis tantangan yang dihadapi Kemenkum dalam melaksanakan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Meskipun proses peleburan telah terjadi, Poltekpin tidak membuka pendaftaran calon taruna/mahasiswa baru pada tahun 2025. Kepastian waktu pendaftaran untuk angkatan baru di Poltekpin, termasuk kuota untuk empat prodi baru tersebut, akan dibuka pada tahun 2026. Direktur Poltekpin, Odi Jarodi, menyebutkan bahwa saat ini institusi sedang dalam masa transisi, namun persiapan prodi baru dan jurusan hukum terapan terus dimatangkan.
Poltekpin direncanakan akan menerima kuota sebanyak 200 mahasiswa atau taruna baru pada tahun pembukaan pendaftaran mendatang. Sama seperti mekanisme sekolah kedinasan yang lama (Poltekim dan Poltekip), seluruh biaya perkuliahan ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan lulusan akan memperoleh fasilitas asrama selama masa pendidikan. Taruna dan taruni yang berhasil menyelesaikan pendidikan akan secara otomatis diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang siap ditempatkan di unit kerja Kemenkum di seluruh Indonesia.