11 Sekolah Fiktif Ditemukan di Tolikara, Terdaftar di Dapodik dan Terima Operasional
Dinas Pendidikan Tolikara temukan 11 sekolah fiktif terdaftar di Dapodik dan terima dana operasional. Temuan telah dilaporkan ke Bupati dan Kemendikbudristek.
JAYAPURA, JClarity – Sebuah temuan mengejutkan di sektor pendidikan kembali terungkap di Papua Pegunungan. Sebanyak 11 sekolah yang diduga fiktif di Kabupaten Tolikara, dilaporkan masih terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan ironisnya, menerima dana operasional dari pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, Simson Wandik, mengonfirmasi temuan ini. Ia menjelaskan bahwa identifikasi 11 sekolah fiktif tersebut merupakan bagian dari upaya verifikasi dan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur dan administrasi sekolah-sekolah di wilayahnya. Keberadaan sekolah fiktif yang terdaftar resmi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dan verifikasi data pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
Menurut Simson, temuan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Bupati Tolikara dan juga disurati kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendaftaran sekolah-sekolah ini dalam Dapodik mengindikasikan bahwa selama ini mereka secara rutin menerima alokasi dana operasional negara, meskipun tidak memiliki kegiatan belajar mengajar yang riil di lapangan, bahkan fisiknya pun diragukan.
Selain 11 sekolah yang sepenuhnya fiktif, Simson Wandik juga mengungkapkan kondisi memprihatinkan dari 19 sekolah lainnya di Tolikara yang berada dalam kondisi rusak parah. Kerusakan ini memerlukan perbaikan segera agar para siswa dapat kembali mengenyam pendidikan di fasilitas yang layak. “Harapan kami agar Kemendikdasmen bisa membantu kami membangun sekolah yang baru dan merehabilitasi bangunan sekolah yang rusak,” ujar Simson.
Kasus sekolah fiktif yang terdaftar di Dapodik ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia, namun temuan ini di Tolikara menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pendataan pendidikan nasional yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pihak terkait didesak untuk segera melakukan audit forensik terhadap dana operasional yang telah disalurkan kepada 11 entitas fiktif tersebut serta menindak tegas oknum yang bertanggung jawab atas manipulasi data ini.