Uni Eropa Resmi Berlakukan Regulasi AI Ketat: Audit Algoritma Berisiko Tinggi Wajib Diterapkan Mulai Hari Ini

JAKARTA, JClarity – Uni Eropa (UE) telah memasuki fase implementasi krusial dari Undang-Undang Kecerdasan Buatan (EU AI Act), regulasi AI komprehensif pertama di dunia. Meskipun kerangka hukum ini telah berlaku secara bertahap sejak Agustus 2024, kewajiban paling ketat—terutama yang berkaitan dengan algoritma AI berisiko tinggi dan model AI tujuan umum (GPAI)—kini menjadi fokus utama kepatuhan, menandai dimulainya masa persiapan mendesak bagi industri global.

Per 2 Oktober 2025, penerapan undang-undang ini semakin menguat setelah kewajiban untuk model AI tujuan umum (GPAI), seperti yang dikembangkan oleh OpenAI dan Meta, mulai berlaku penuh pada 2 Agustus 2025. Kewajiban ini menuntut para penyedia model GPAI untuk memenuhi persyaratan transparansi yang ketat, termasuk menyediakan dokumentasi teknis, merilis ringkasan konten pelatihan yang dilindungi hak cipta, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko keamanan.

Sementara itu, ketentuan paling substansial dalam judul, yaitu persyaratan ketat untuk sistem AI Berisiko Tinggi (High-Risk AI Systems), termasuk **audit algoritma wajib** atau penilaian kesesuaian, dijadwalkan akan mulai berlaku pada 2 Agustus 2026. Kategori AI Berisiko Tinggi mencakup sistem yang digunakan di sektor-sektor sensitif seperti infrastruktur kritis, penegakan hukum, kesehatan, pendidikan, dan proses rekrutmen tenaga kerja. Bagi para pengembang dan pengguna sistem ini, waktu kurang dari setahun tersisa untuk membangun sistem manajemen risiko, memastikan akurasi dan ketahanan, serta menyiapkan dokumentasi teknis yang komprehensif sebelum batas waktu kepatuhan tersebut.

Konteks penerapan yang ketat ini juga diperkuat dengan kabar terbaru di Eropa. Pada 7 Oktober 2025, Komisi Eropa dijadwalkan akan mempresentasikan Strategi Penerapan AI (Apply AI Strategy) yang baru. Strategi ini berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mendorong penggunaan AI industri dan ilmiah di UE, sekaligus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, proses penyusunan standar harmonisasi—pedoman teknis yang akan menentukan bagaimana audit untuk AI berisiko tinggi dilakukan—sedang diawasi ketat, menyusul adanya penyelidikan oleh Ombudsman Eropa terkait isu transparansi dalam pengembangannya pada akhir September 2025.

Selain itu, sejak Februari 2025, UE telah memberlakukan larangan terhadap praktik AI yang menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima, termasuk sistem skoring sosial (social scoring), AI yang memanipulasi perilaku, dan penggunaan pengenalan emosi di tempat kerja atau sekolah. Dengan penerapan aturan yang bertahap ini, UE berambisi untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak fundamental dan keamanan warga negara, menetapkan standar global yang diperkirakan akan diikuti oleh banyak negara lain. Perusahaan yang gagal mematuhi, terutama yang melanggar larangan praktik AI, berpotensi menghadapi denda signifikan hingga €35 juta atau 7% dari omzet tahunan global, mana pun yang lebih tinggi.