Pemerintah Tingkatkan Keamanan Siber Nasional Pasca-Insiden Data Kritis, Anggaran 2026 Jadi Prioritas
Pemerintah dan BSSN tingkatkan status siaga keamanan siber nasional pasca-serangkaian insiden peretasan data kritis. APBN 2026 prioritaskan anggaran pertahanan.
Jakarta, JClarity – Pemerintah Republik Indonesia hari ini, Senin (3/11), secara resmi mengumumkan peningkatan status siaga keamanan siber nasional menyusul serangkaian insiden peretasan yang menyasar sejumlah infrastruktur data kritis dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini ditekankan sebagai respons mendesak untuk melindungi kedaulatan data dan sistem layanan publik esensial di Tanah Air.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) usai rapat koordinasi terbatas yang melibatkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Menteri Komunikasi dan Informatika, serta perwakilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TNI. Fokus utama adalah penguatan pertahanan siber di sektor energi, keuangan, dan kesehatan, yang dinilai paling rentan.
Kepala BSSN dalam keterangannya menyebut bahwa eskalasi serangan siber menunjukkan pola terstruktur yang menargetkan kerentanan pada sistem warisan (legacy systems). Hal ini memaksa pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan insiden, tetapi juga pada reformasi menyeluruh arsitektur keamanan digital nasional. Salah satu kebijakan yang segera diimplementasikan adalah pembentukan Tim Reaksi Cepat Siber (TRCS) yang beroperasi 24 jam penuh.
Tindak lanjut dari keputusan ini terlihat jelas pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program pengadaan teknologi pertahanan siber mutakhir, pengembangan sumber daya manusia (SDM) profesional siber, serta insentif bagi kementerian/lembaga yang berhasil mencapai standar ISO 27001 dalam pengelolaan keamanan informasi mereka. “Keamanan siber bukan lagi urusan teknis, ini adalah isu kedaulatan dan ekonomi,” tegas Menko Polhukam.
Para analis keamanan siber menyambut baik langkah pemerintah namun mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara sektor publik dan swasta. Diperlukan harmonisasi regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.