Menkeu Purbaya Tunda Kenaikan PPN Jadi 8 Persen, Sebut Ada Pihak 'Ngerem' Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA, JClarity – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menunda wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 7 persen menjadi 8 persen. Keputusan ini diambil di tengah potensi kerugian fiskal negara yang mencapai Rp70 triliun apabila kebijakan tersebut tetap dilanjutkan.

Purbaya, yang baru menjabat, menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan langkah kehati-hatian pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal. “Kami telah menunda wacana PPN 8 persen. Ada potensi tekor sekitar Rp70 triliun jika kebijakan itu kita paksakan saat ini,” ujar Purbaya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menyoroti adanya hambatan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Purbaya secara terbuka menyebut bahwa ada pihak-pihak tertentu yang 'ngerem' laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga stagnan di angka 5 persen. Menurutnya, potensi ekonomi Indonesia seharusnya bisa mencapai level 6 persen, namun terhalang oleh faktor-faktor yang tidak disebutkan secara spesifik.

Menkeu juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan melakukan kenaikan tarif pajak apapun sebelum pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 6 persen. Kebijakan ini menekankan prioritas pemerintah pada pemulihan dan penguatan fundamental ekonomi domestik sebelum memberlakukan pengetatan fiskal.

Meskipun demikian, Purbaya tetap optimistis terhadap prospek pasar modal Indonesia. Ia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menembus level 9.000 pada akhir tahun 2025. Prediksi positif ini didasari oleh keyakinannya terhadap fundamental ekonomi yang kuat dan berbagai program unggulan yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang.