'Ternyata Ini Alasan RI Susah Pindah ke 5G, Bikin Internet Susah Ngebut'

Jakarta, JClarity – Meskipun telah diluncurkan sejak tahun 2021, adopsi dan kualitas jaringan 5G di Indonesia masih jauh dari optimal. Bahkan, di banyak wilayah, koneksi 5G kerap kali tidak menunjukkan kecepatan signifikan, alias 'susah ngebut', yang menjadi anomali bagi negara dengan tingkat konsumsi data masif. Kendala utama yang menghambat Indonesia untuk pindah sepenuhnya ke jaringan generasi kelima ini ternyata berakar pada satu isu krusial: keterbatasan spektrum frekuensi yang 'bersih' dan ideal.

Spektrum frekuensi yang paling ideal atau 'sweet spot' untuk menggelar 5G secara luas dengan performa tinggi berada pada pita tengah (mid-band), yakni di rentang 2.6 GHz dan 3.5 GHz. Pita frekuensi ini menawarkan keseimbangan terbaik antara kecepatan tinggi (kapasitas) dan jangkauan (coverage). Namun, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa pita 2.6 GHz dan 3.5 GHz saat ini masih ditempati oleh pengguna eksisting, yaitu komunikasi satelit, yang membutuhkan proses migrasi dan pembersihan yang rumit.

Keterbatasan alokasi spektrum ini memaksa operator seluler untuk menggelar 5G pada pita frekuensi yang tidak ideal, seperti di 2.3 GHz (band n40) atau melalui refarming spektrum 4G (seperti 1.8 GHz) . Secara teknis, untuk layanan 5G yang optimal, operator memerlukan alokasi spektrum yang lebar, minimal 50 MHz hingga 100 MHz secara kontinu . Penggunaan spektrum yang sempit dan tidak ideal inilah yang menyebabkan performa 5G di Indonesia seringkali hanya memberikan kecepatan yang tidak jauh berbeda dengan 4G LTE berkecepatan tinggi, sehingga tidak memenuhi janji revolusioner teknologi 5G.

Selain masalah spektrum, rendahnya penetrasi 5G di Indonesia juga menjadi faktor penghambat. Hingga April 2025, cakupan jaringan 5G di Indonesia masih berada di kisaran 4,44%, sebuah angka yang sangat minim dibandingkan dengan negara tetangga yang adopsinya sudah melampaui 50% . Hal ini diperparah oleh tantangan non-teknis lainnya, seperti tingginya biaya investasi infrastruktur (CAPEX) dan adanya dorongan dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) agar pemerintah meninjau ulang biaya *regulatory charges* yang dinilai memberatkan operator dan berdampak pada pengembangan jaringan 5G.

Merespons kendala tersebut, Kominfo telah memiliki peta jalan (roadmap) untuk mempercepat ketersediaan spektrum ideal 5G. Direktur Penataan Sumber Daya Kominfo, Denny Setiawan, menyebutkan bahwa target pita frekuensi baru 2.6 GHz, 3.3 GHz, dan 3.5 GHz akan diimplementasikan pada tahun 2025 . Dirjen SDPPI Ismail juga menegaskan bahwa pelepasan pita frekuensi 2.6 GHz dan 3.5 GHz dari penggunaan satelit merupakan fokus utama pemerintah untuk memastikan operator dapat memberikan layanan 5G yang lebih cepat dan baik kepada masyarakat.