Target Pemindahan Awal 2026 Mendekat: Perkembangan Terbaru Pembangunan IKN Nusantara dan Tantangan Fiskal
Menjelang batas waktu penting, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan signifikan. Simak laporan terbaru mengenai progres fisik dan tantangan yang dihadapi. (152 karakter)
Jakarta, JClarity – Memasuki akhir tahun 2025, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menunjukkan akselerasi signifikan. Target untuk memulai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di sana pada tahun 2026 semakin dekat, menuntut fokus pada penyelesaian infrastruktur kunci dan pendanaan non-APBN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah mencapai angka sekitar 85%. Angka tersebut mencakup pembangunan Istana Negara, kantor-kantor kementerian koordinator, dan hunian ASN. Selain itu, aksesibilitas melalui jalan tol yang menghubungkan IKN dengan Balikpapan sudah mulai diuji coba secara terbatas, menandai kesiapan konektivitas darat utama.
Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah realisasi investasi swasta. Kepala Otorita IKN (OIKN) menegaskan bahwa total komitmen investasi non-APBN dari sektor domestik dan asing telah melampaui Rp 80 triliun. Namun, konversi dari komitmen ke realisasi konstruksi dan operasional masih terus didorong. Pemerintah juga tengah memfinalisasi paket insentif tambahan, terutama di sektor perumahan dan komersial, untuk menarik lebih banyak modal dan mempercepat pembangunan fasilitas penunjang di luar KIPP.
Meskipun kemajuan fisik tampak nyata, aspek "keterhunian" (liveability) dan ekosistem pendukung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan utilitas harus dikejar seiring dengan pembangunan gedung. "Kami memastikan bukan hanya bangunan yang berdiri, tetapi juga kota yang berfungsi penuh dan layak huni. Soft launching fungsi pemerintahan di Kuartal III 2026 tetap menjadi komitmen utama, sejalan dengan visi Presiden," ujar salah satu pejabat tinggi OIKN. Pengawasan ketat terhadap efisiensi anggaran APBN 2026 yang dialokasikan untuk IKN juga menjadi fokus parlemen untuk memastikan tidak ada pembengkakan biaya yang tidak perlu.