Taliban Matikan Akses Internet Afghanistan, Sektor Perbankan hingga Bea Cukai Lumpuh

JAKARTA, JClarity – Kebijakan Pemerintah de facto Taliban di Afghanistan untuk membatasi atau memutus total akses internet di berbagai wilayah strategis telah memicu kekhawatiran mendalam di kancah internasional. Tindakan drastis ini dilaporkan melumpuhkan operasi penting negara, terutama sektor perbankan dan layanan bea cukai, yang merupakan tulang punggung stabilitas ekonomi Afghanistan.

Pemutusan akses internet, yang seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan dan menargetkan jaringan seluler, telah menjadi taktik yang digunakan Taliban untuk mengendalikan arus informasi dan menanggapi potensi perlawanan atau ketidakstabilan di provinsi-provinsi tertentu. Meskipun alasan resmi yang sering dikemukakan adalah masalah keamanan, dampak collateral damage terhadap infrastruktur sipil dan ekonomi terbukti sangat parah.

Di sektor perbankan, ketergantungan pada konektivitas digital adalah mutlak. Pemadaman internet telah menghentikan secara total transaksi perbankan domestik dan internasional. Sistem transfer uang vital, termasuk saluran yang digunakan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan transfer remitansi dari luar negeri, menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, masyarakat sulit mengakses gaji atau dana bantuan, memperburuk krisis likuiditas dan kemanusiaan yang telah ada.

Dampak serupa dirasakan pada sistem bea cukai, yang menjadi salah satu sumber pendapatan paling penting bagi administrasi Taliban. Proses impor dan ekspor barang sangat bergantung pada sistem deklarasi digital dan komunikasi daring untuk verifikasi dan penentuan pajak. Dengan lumpuhnya koneksi internet, pemeriksaan dan pemrosesan barang di perbatasan utama mengalami penundaan besar-besaran, menciptakan penumpukan logistik dan menyebabkan kerugian pendapatan negara yang signifikan.

Menurut laporan dari pakar ekonomi regional, tindakan pembatasan internet ini secara serius menghambat upaya minimal yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan investor dan menstabilkan mata uang lokal, Afgani. Selain dampak ekonomi, tindakan ini juga dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, membatasi kemampuan warga Afghanistan untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan mengakses berita independen. Komunitas internasional terus menyerukan pengembalian akses penuh dan tanpa batas, menyoroti bahwa infrastruktur digital merupakan prasyarat dasar bagi fungsi negara modern dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang efektif.