Starlink Makin Agresif: Resmi Turunkan Harga Paket Internet di Indonesia, Ancaman Serius Provider Lokal?

Jakarta, JClarity – Layanan internet satelit orbit rendah (LEO) milik Elon Musk, Starlink, kembali menunjukkan strategi pemasaran yang agresif di pasar Indonesia. Setelah resmi beroperasi pada Mei 2024, perusahaan di bawah naungan SpaceX ini secara resmi telah beberapa kali menurunkan harga perangkat keras standar bagi pelanggan ritel. Langkah ini memicu kekhawatiran serius di kalangan penyedia layanan internet (ISP) dan operator seluler lokal.

Aksi terbaru yang paling mencolok adalah penurunan harga perangkat keras standar (VSAT) yang drastis. Dari harga awal Rp 7,8 juta, Starlink sempat memberikan diskon menjadi Rp 5,9 juta, dan kemudian kembali dipangkas menjadi hanya Rp 3,9 juta melalui penawaran terbatas yang berakhir pada pertengahan September 2024. Namun, harga layanan bulanan untuk Paket Residensial (Standar) yang menawarkan kuota tanpa batas tetap stabil di angka Rp 750.000 per bulan.

Strategi penurunan harga perangkat keras yang signifikan ini, sementara biaya langganan bulanan tetap, dinilai sebagai upaya untuk memangkas hambatan masuk (barrier to entry) bagi konsumen Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino, menyoroti bahwa kehadiran Starlink dapat menjadi ancaman serius bagi operator seluler dan ISP nasional yang telah berinvestasi triliunan rupiah untuk membangun jaringan terestrial, seperti Base Transceiver Station (BTS) dan fiber optik. Ada kekhawatiran bahwa persaingan yang tidak adil dapat membuat pemain lokal 'mati' dalam beberapa tahun ke depan.

Menanggapi isu tersebut, perwakilan Starlink Services Indonesia membantah keras tuduhan predatory pricing, dengan menyatakan bahwa promosi yang dilakukan adalah hal wajar yang diperbolehkan oleh hukum persaingan usaha. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai Starlink sebetulnya lebih bersifat komplementer. Kehadiran Starlink dianggap sebagai solusi alternatif yang sangat baik untuk menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang sulit dilayani oleh infrastruktur kabel atau menara, meskipun tarif layanannya yang premium (Rp 750.000/bulan) jelas menargetkan segmen pasar yang berbeda dari kebanyakan ISP lokal.

Namun, tantangan regulasi dan kedaulatan data masih membayangi. Isu mengenai kewajiban Starlink untuk mendirikan Network Operation Center (NOC) dan menggunakan IP lokal di Indonesia masih menjadi sorotan oleh pemerintah dan DPR, untuk menjamin pengawasan konten dan keamanan data nasional. Kementerian Kominfo menegaskan akan terus memonitor operasional Starlink dan menyerahkan pengawasan persaingan harga kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).