Prabowo Berencana Batasi PUBG Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta

JAKARTA, JClarity – Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyatakan niatnya untuk mengkaji dan membatasi akses pada permainan daring (online game) berkonten kekerasan, khususnya *PlayerUnknown's Battlegrounds* (PUBG), menyusul insiden ledakan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72 Jakarta pekan lalu. Rencana ini didasari temuan awal yang mengindikasikan adanya korelasi antara konsumsi konten digital ekstrem dengan perilaku yang memicu insiden tersebut.

Insiden ledakan yang terjadi pada Rabu (6/11) lalu di lingkungan SMAN 72 Jakarta telah menjadi perhatian nasional, menyebabkan beberapa korban luka ringan dan kerusakan fasilitas. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Prabowo menyebutkan laporan awal dari tim investigasi menemukan bahwa terduga pelaku insiden terlibat dalam pola konsumsi intensif gim bertema perang dan kekerasan, yang diyakini mempengaruhi psikologis dan tindakannya. Meskipun detail teknis penyebab ledakan masih dalam penyelidikan, fokus pemerintah kini beralih pada pencegahan faktor pemicu berbasis digital.

"Kita harus bertindak cepat untuk melindungi generasi muda kita dari pengaruh negatif yang masuk melalui pintu digital yang tidak terkontrol," ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera merumuskan mekanisme pembatasan usia dan waktu bermain yang lebih ketat. Selain itu, peninjauan ulang terhadap rating konten gim yang beredar di Indonesia, khususnya yang bersifat *massively multiplayer online* (MMO), juga akan menjadi prioritas.

Rencana ini segera memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pengamat teknologi dan psikolog anak, Dr. Risa Saraswati, menyambut baik langkah pemerintah namun menekankan pentingnya pendekatan holistik. "Pembatasan saja tidak cukup. Perlu ada edukasi literasi digital yang masif dan peran aktif orang tua dalam mendampingi anak. Stigmatisasi terhadap sebuah gim tanpa data kuat juga perlu dihindari," katanya. Di sisi lain, komunitas *gamer* dan asosiasi esport menolak generalisasi, berpendapat bahwa jutaan pemain menggunakan PUBG dan gim sejenis untuk rekreasi, bahkan sebagai jalur karir profesional.

Kominfo, melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pihak Kemenhan dan Kemendikbud. Mereka berkomitmen akan mengundang masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Game Indonesia (AGI), sebelum mengeluarkan kebijakan definitif. Pembahasan mendalam mengenai implementasi pembatasan ini dijadwalkan akan dimulai pada awal pekan depan, dengan fokus utama pada keseimbangan antara keamanan digital, perlindungan anak, dan kebebasan berekspresi di ranah digital.