Pengamat: Blokir Cloudflare Bisa Jadi "Bencana" untuk Internet Indonesia.

JAKARTA, JClarity – Ancaman pemblokiran layanan infrastruktur internet global, Cloudflare, oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menuai peringatan keras dari kalangan pengamat. Langkah pemutusan akses terhadap penyedia Content Delivery Network (CDN) dan proteksi DDoS ini dinilai berpotensi memicu "bencana nasional" bagi ekosistem digital Tanah Air, mengingat peran vitalnya bagi ribuan situs legal, termasuk layanan publik dan sektor finansial.

Ancaman sanksi administratif hingga pemutusan akses tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, lantaran Cloudflare belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, sesuai amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Selain isu kepatuhan regulasi, Cloudflare juga dituding menjadi "perisai" utama yang dimanfaatkan oleh sekitar 76 persen situs judi online (judol) untuk menyembunyikan server asli dan mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran pemerintah.

Kemenkomdigi telah memberikan ultimatum 14 hari kerja bagi Cloudflare untuk segera mendaftar PSE. Alexander Sabar menegaskan bahwa pendaftaran PSE bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen krusial untuk memastikan kedaulatan digital dan mempermudah koordinasi penegakan hukum terhadap konten terlarang.

Namun, Afif Hidayatullah, Threat Consultant di ITSEC Asia, menilai rencana pemblokiran itu sebagai langkah yang kurang tepat sasaran dan akan menimbulkan dampak samping yang jauh lebih besar. "Ini seperti menutup seluruh jalan tol hanya karena ada satu mobil yang dipakai untuk kejahatan," ujar Afif. Menurutnya, masalah utama ada pada situs judinya, bukan pada penyedia infrastruktur yang juga dipakai oleh sebagian besar layanan vital.

Jika pemblokiran Cloudflare benar-benar diterapkan, Afif memprediksi dampaknya akan terasa dalam hitungan jam. Skenario terparah yang dikhawatirkan mencakup layanan pemerintah berpotensi down, kelumpuhan total pada banyak startup dan situs perusahaan, hingga perlambatan signifikan pada trafik internet nasional akibat hilangnya cache dan edge server Cloudflare. Perusahaan di sektor fintech dan e-commerce juga akan kehilangan proteksi terhadap serangan DDoS skala besar.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Alexander Sabar menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog, tetapi kepatuhan terhadap undang-undang tetap menjadi "garis merah." Ia juga meminta Cloudflare untuk lebih kooperatif dan melakukan filtering agar tidak menerima permintaan layanan dari situs-situs yang merugikan masyarakat Indonesia.