Komitmen Investasi IKN Nusantara Tembus Rp 225 Triliun, Otorita Pastikan Target Pembangunan Jangka Panjang Terjaga

JAKARTA, JClarity – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan capaian signifikan komitmen investasi pembangunan IKN yang telah menembus angka Rp 225,02 triliun. Angka fantastis ini menegaskan pergeseran utama pendanaan proyek strategis nasional tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke partisipasi sektor swasta dan badan usaha.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (25/11/2025), merincikan bahwa total komitmen investasi tersebut terdiri dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 158,7 triliun dan investasi langsung dari pelaku usaha swasta murni serta BUMN/BUMD sebesar Rp 66,3 triliun. Komitmen KPBU ini, yang melibatkan 17 calon pemrakarsa, berfokus pada sektor hunian, jalan, dan *Multi Utility Tunnel* (MUT), di mana Rp 5,63 triliun dari proyek hunian sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Investasi swasta murni yang berjumlah Rp 66 triliun melibatkan setidaknya 50 investor yang tersebar di lima klaster utama, yakni pendidikan, kesehatan, residensial, komersial, dan perbankan. Minat investasi ini diklaim tetap tinggi, meskipun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan durasi Hak Atas Tanah (HAT), yang direspon OIKN dengan penyiapan insentif fiskal yang memadai.

Terkait progres fisik, OIKN menargetkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah siap pada tahun 2025. Perkembangan pembangunan hunian ASN, misalnya, telah mencapai progres yang signifikan, dengan beberapa *batch* mendekati penyelesaian total. Sementara itu, Otorita juga terus mengejar target penyelesaian ekosistem legislatif dan yudikatif yang dijadwalkan rampung pada tahun 2028, sejalan dengan arahan Presiden.

Menanggapi tantangan dan dinamika proyek, Basuki Hadimuljono menekankan bahwa IKN adalah proyek jangka panjang yang harus dikelola dengan kesungguhan. Ia menyebut IKN bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan amanah besar yang akan berdampak bagi generasi mendatang, seraya menegaskan bahwa pemerintah sudah berada di 'titik tanpa jalan kembali'. Untuk tahun anggaran 2026, OIKN memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 17,08 triliun untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.