Komdigi Sebut AI Bisa Berantas Praktik Perdagangan Manusia
Wamen Komdigi Nezar Patria tegaskan AI harus dikembangkan etis untuk berantas perdagangan manusia di ruang digital, seiring meningkatnya kasus scam online WNI.
Jakarta, JClarity – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menegaskan peran krusial Kecerdasan Artifisial (AI) sebagai instrumen yang harus dimanfaatkan untuk memberantas praktik perdagangan manusia, terutama yang kini marak terjadi di ruang digital. Pernyataan ini disampaikan Nezar dalam forum “Stay Safe in Digital Space: Behind the Screen – Trafficking is Closer Than You Think” yang diselenggarakan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) pada Kamis (6/11/2025).
Nezar Patria menjelaskan bahwa meskipun perkembangan teknologi telah mengubah pola perdagangan manusia dari ruang fisik ke ruang digital, ia mengakui AI telah disalahgunakan dan bahkan menjadi salah satu pendorong utama terjadinya kejahatan kemanusiaan ini. Oleh karena itu, Wamen Komdigi menekankan perlunya memastikan pengembangan AI dilakukan secara etis, memperhatikan hak asasi manusia (HAM), memprioritaskan perlindungan data pribadi, serta menyesuaikan dengan norma hukum dan sosial yang berlaku.
Pendekatan etis dalam pemanfaatan AI ini dinilai memberi peluang besar bagi sistem peradilan untuk bekerja lebih cepat, akurat, dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Nezar menekankan, pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi bagi perlindungan manusia, bukan malah menjadi sumber ancaman baru.
Urgensi penggunaan teknologi canggih ini muncul seiring dengan meningkatnya tajam perdagangan orang berbasis digital, di mana perekrutan, pembujukan, hingga kontrol korban kini berlangsung sepenuhnya di ruang daring. Laporan dari lembaga internasional mencatat, sebanyak 3.239 Warga Negara Indonesia (WNI) teridentifikasi terjebak dalam operasi scam online di Asia Tenggara, dan 1.132 lainnya diklasifikasikan sebagai korban perdagangan orang. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perdagangan orang berbasis digital telah masuk kategori darurat di Indonesia.
Pemerintah mendorong penerapan etika sebagai landasan utama pengembangan dan penggunaan AI, yang merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan beradab. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi digital global serta sebagai mitra strategis dalam upaya internasional memerangi kejahatan kemanusiaan lintas negara.