Ironi Digital: Internet Indonesia Termahal di ASEAN, Tapi Paling Lambat Kedua.

JAKARTA, JClarity – Sebuah paradoks digital kini membayangi Indonesia, negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan terbaru, layanan internet di Indonesia tercatat sebagai yang paling mahal di kawasan ASEAN, sementara ironisnya, kecepatan jaringannya menempati urutan kedua paling lambat.

Data dari Cable.co.uk dan We Are Social per Februari 2025 menunjukkan bahwa tarif rata-rata internet di Indonesia mencapai US$0,41 (sekitar Rp6.809, dengan kurs Rp16.610 per US$) per Megabit per detik (Mbps). Angka ini jauh melampaui negara-negara tetangga, menempatkan Indonesia sebagai yang termahal di ASEAN. Sebagai perbandingan, pengguna di Thailand hanya membayar sekitar US$0,02 per Mbps, di Singapura US$0,03 per Mbps, dan di Vietnam US$0,04 per Mbps. Secara global, tarif internet Indonesia bahkan menduduki peringkat ke-12 termahal di dunia, melebihi beberapa negara maju.

Kondisi ini semakin ironis ketika dilihat dari sisi kualitas dan kecepatan layanan. Menurut laporan Speedtest Global Index per Agustus 2025, kecepatan unduh rata-rata internet tetap (fixed broadband) di Indonesia hanya mencapai 39,88 Mbps. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 116 dunia dan berada di urutan kedua terbawah di Asia Tenggara, hanya lebih baik dari Myanmar. Singapura, sebagai perbandingan, memimpin dengan kecepatan rata-rata 394,30 Mbps.

Pada layanan internet seluler (mobile broadband), situasinya tidak jauh berbeda. Kecepatan unduh rata-rata Indonesia tercatat 45,01 Mbps, yang menempatkannya di peringkat 83 dunia dan juga di urutan kedua paling lambat di kawasan ASEAN, sedikit unggul dari Laos. Negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam (184,86 Mbps), Singapura (164,75 Mbps), dan Vietnam (152,17 Mbps) mencatatkan kecepatan jauh di atas Indonesia.

Mahalnya biaya per Mbps ini telah diidentifikasi sebagai hambatan serius bagi upaya percepatan transformasi digital nasional dan pemerataan akses internet yang berkualitas. Dengan tarif yang bisa dua hingga dua puluh kali lipat lebih mahal dari negara-negara tetangga, konsumen Indonesia menanggung beban biaya yang tidak sebanding dengan kecepatan yang diterima.

Para analis menyoroti sejumlah faktor struktural di balik fenomena ini, termasuk tingginya biaya operasional dan investasi infrastruktur di wilayah kepulauan yang luas, serta tingkat kompetisi pasar yang dinilai masih rendah. Rendahnya kompetisi dapat menghilangkan tekanan bagi penyedia layanan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan tarif. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa beberapa penyedia layanan lebih fokus pada ekspansi pelanggan daripada peningkatan kualitas jaringan, yang berujung pada dipertahankannya teknologi lama dan penurunan kinerja jaringan.

Dalam menghadapi ‘ironi digital’ ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Pemerintah didorong untuk meninjau ulang struktur biaya telekomunikasi dan meningkatkan efisiensi agar masyarakat dapat menikmati layanan broadband yang lebih cepat dan terjangkau, sejalan dengan cita-cita menjadi negara digital terdepan di kawasan.