Internet RI Paling Lelet di Asia Tenggara, Bos Telko Buka-bukaan Penyebab Kualitas Buruknya

JAKARTA, JClarity – Kualitas layanan internet Indonesia kembali menjadi sorotan tajam setelah sejumlah laporan terbaru menempatkan kecepatan internet tanah air di posisi terbawah di antara negara-negara Asia Tenggara. Kondisi ini memaksa para pemimpin industri telekomunikasi (telko) buka-bukaan mengenai akar permasalahan buruknya kualitas koneksi, dengan menunjuk pada isu kritis terkait alokasi spektrum frekuensi hingga tantangan geografis.

Berdasarkan data terbaru dari Speedtest Global Index, Indonesia masih menduduki peringkat sangat rendah di kawasan Asia Tenggara. Untuk kategori internet mobile, median kecepatan unduh Indonesia tercatat hanya sekitar 28,80 Megabit per detik (Mbps) per awal tahun 2025, angka yang jauh di bawah rata-rata global dan juga jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura (sekitar 129,13 Mbps) dan Malaysia (di atas 80 Mbps). Bahkan, dalam beberapa laporan, Indonesia hanya unggul tipis dari Kamboja dan Laos, menjadikannya salah satu yang paling lambat di ASEAN.

Menanggapi rapor merah ini, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) selaku representasi 'Bos Telko' angkat bicara. Salah satu penyebab utama yang paling sering disuarakan adalah ketersediaan pita frekuensi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk layanan mobile data, terutama 5G. Ketua Working Group Spectrum ATSI, Rudi Purwanto, menjelaskan bahwa kecepatan unduh dan unggah di Indonesia sangat rendah akibat latensi tinggi, yang dipengaruhi oleh implementasi 5G yang belum optimal.

Menurut industri, dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, alokasi spektrum frekuensi di Indonesia masih sangat minim. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand sudah mengalokasikan pita frekuensi kunci, termasuk 2.6 GHz dan 3.5 GHz, untuk mendorong kecepatan 5G yang lebih ideal. Kemenkominfo sendiri mencatat bahwa industri telekomunikasi seluler membutuhkan tambahan spektrum frekuensi hingga 1.310 Megahertz hingga tahun 2026 untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan dan teknologi baru.

Selain masalah spektrum, faktor geografis dan ekonomi juga menjadi kendala. Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arief, menyoroti perbedaan besar biaya pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Tantangan mendistribusikan jaringan di negara kepulauan yang luas memerlukan investasi sangat besar, namun hal ini terbentur dengan persaingan harga yang ketat. Harga langganan internet di Indonesia yang relatif murah dibandingkan negara lain (seperti Filipina dengan tarif US$50/bulan) menyebabkan pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) rendah, yang pada akhirnya membatasi kemampuan operator untuk berinvestasi secara masif pada teknologi dan perangkat terbaru.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana melakukan lelang frekuensi baru, termasuk 700 MHz, 1.4 GHz, dan 26 GHz, yang dianggap strategis untuk mengoptimalkan layanan pita lebar nirkabel. Sementara itu, perwakilan ATSI juga sempat menyarankan perlunya redefinisi dan klasifikasi standar pengukuran broadband yang disesuaikan dengan profil pengguna di Indonesia, agar penilaian kualitas layanan bisa lebih adil dan mendorong kenaikan kelas konektivitas secara bertahap.