Internet RI Dilaporkan Paling Lelet, Bos Telko Buka-bukaan Penyebabnya.

JAKARTA, JClarity – Laporan rutin global mengenai kecepatan internet kembali menyoroti posisi Indonesia yang tertinggal, terutama di kawasan Asia Tenggara. Data terbaru menempatkan kecepatan internet di Tanah Air di peringkat bawah, sebuah kondisi ironis di tengah masifnya transformasi digital. Menanggapi temuan yang dinilai memprihatinkan ini, asosiasi penyedia telekomunikasi akhirnya buka-bukaan mengenai penyebab mendasar dari isu 'lelet' yang terus menghantui konektivitas nasional.

Sorotan utama datang dari laporan Speedtest Global Index oleh Ookla, yang secara konsisten menempatkan Indonesia di urutan paling buncit atau mendekati juru kunci di Asia Tenggara, baik untuk kategori mobile internet maupun fixed broadband. Data terbaru per Juli 2025, misalnya, menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat ke-86 untuk internet mobile dan ke-118 untuk broadband tetap secara global. Kondisi ini memicu Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, untuk memberikan perspektif yang berbeda.

Marwan menekankan perlunya standar pengukuran yang lebih relevan dan berklasifikasi sesuai dengan kebutuhan serta kondisi pengguna di Indonesia. Ia menilai, perbandingan langsung dengan negara-negara lain seringkali tidak adil karena perbedaan klasifikasi pengguna. “Kami berharap ada standar pengukuran dengan klasifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Misalnya, broadband pemula, mobile broadband, [dan] fixed broadband,” ujar Marwan. Ia juga menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) 96/2014 yang masih mendefinisikan broadband di angka 10 Mbps, sebuah standar yang sudah usang jika dibandingkan dengan tuntutan konektivitas saat ini.

Selain masalah standar pengukuran, faktor teknis infrastruktur juga menjadi penyebab utama. Ketua Kelompok Kerja Spektrum ATSI, Rudi Purwanto, menjelaskan bahwa kecepatan unduh dan unggah yang rendah serta tingginya latensi bersumber dari implementasi 5G yang belum optimal. “Latensi tinggi karena implementasi 5G itu belum optimal. Beda kalau kita pakai 5G dengan kita pakai 4G, itu latensinya pasti berbeda. Hampir 10 kalinya,” terang Rudi. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia sangat membutuhkan tambahan spektrum frekuensi baru, seperti yang direncanakan oleh pemerintah melalui lelang frekuensi 700 MHz, 1,4 GHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz. Rudi menyebutkan, banyak negara tetangga di Asia Tenggara telah lebih dulu mengalokasikan pita frekuensi ideal tersebut.

Faktor makroekonomi dan geografis juga tak bisa diabaikan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, sebelumnya menyinggung tantangan tingginya belanja modal (CAPEX) untuk menggelar jaringan 5G, yang biayanya beberapa kali lipat lebih besar dari 4G. Di sisi lain, operator telekomunikasi harus berhadapan dengan tren tarif layanan yang cenderung menurun, sehingga menyulitkan mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam perbaikan dan perluasan layanan. Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dengan tantangan geografis seperti pegunungan dan hutan, membuat pembangunan infrastruktur serat optik dan menara seluler menjadi tidak merata dan berbiaya sangat tinggi. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil ini menjadi hambatan nyata pemerataan akses internet cepat.