Internet RI Dilaporkan Paling Lelet, Bos Telko Buka-bukaan Penyebabnya.

JAKARTA, JClarity – Laporan terbaru dari lembaga riset global kembali menempatkan kecepatan internet Indonesia di posisi yang memprihatinkan, sering kali berada di urutan terbawah di kawasan Asia Tenggara. Data kuartal I hingga pertengahan 2025 dari Ookla Speedtest Global Index dan OpenSignal menunjukkan koneksi internet seluler dan fixed broadband di Tanah Air masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Menanggapi situasi ini, para petinggi telekomunikasi nasional buka-bukaan mengenai akar permasalahan yang menyebabkan kecepatan internet Indonesia terkesan 'lelet'.

Salah satu faktor utama yang disoroti oleh kalangan operator adalah isu ketersediaan spektrum frekuensi dan optimalisasi jaringan generasi kelima (5G). Rudi Purwanto, Chairman of Working Group Spectrum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), menyatakan bahwa lambatnya internet, yang ditandai dengan latensi tinggi, disebabkan oleh implementasi 5G yang belum optimal. Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan tambahan spektrum baru untuk mengejar ketertinggalan, terutama pita frekuensi 700 MHz, 1.4 GHz, 2.6 GHz, dan 26 GHz, yang sebagian besar sudah dialokasikan oleh negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam.

Selain masalah infrastruktur teknologi, tantangan geografis dan standar pengukuran juga menjadi perdebatan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, mengakui bahwa kecepatan internet di Indonesia belum optimal, namun ia menekankan bahwa pemerataan infrastruktur digital di wilayah kepulauan yang luas dan menantang harus menjadi prioritas sebelum peningkatan kualitas. Pernyataan ini sejalan dengan temuan bahwa kecepatan internet di kota-kota besar bisa jauh lebih baik, namun rerata nasional menjadi rendah akibat ketidakmerataan akses.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, memberikan perspektif berbeda, mempertanyakan relevansi standar pengukuran global yang menyamaratakan semua jenis pengguna. Marwan mengusulkan perlunya klasifikasi broadband yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, di mana banyak pengguna internet pemula yang masih menggunakan kecepatan rendah (5-15 Mbps). Ia berpendapat, memasukkan data pengguna kecepatan rendah ke dalam perhitungan rata-rata akan terus membuat peringkat Indonesia tampak buruk. Ia juga menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) 96/2014 yang masih mendefinisikan broadband di angka 10 Mbps, yang dinilai sudah usang.

Persoalan regulasi dan biaya juga menjadi beban. Operator telekomunikasi dilaporkan menghadapi tantangan investasi infrastruktur akibat tingginya biaya sewa sarana dan kewajiban memenuhi berbagai regulasi perizinan, termasuk tingginya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Beberapa anggota ATSI mengusulkan agar biaya PNBP tersebut dapat dialihkan menjadi insentif untuk pemerataan jaringan hingga ke pelosok, sebuah langkah yang diyakini dapat mendorong peningkatan signifikan pada peringkat kecepatan internet nasional.