Internet RI Dilaporkan Paling Lelet, Bos Telko Buka-bukaan Penyebabnya

JAKARTA, JClarity – Laporan kecepatan internet global yang secara konsisten menempatkan Indonesia di urutan terbawah di kawasan Asia Tenggara kembali menjadi sorotan publik. Menanggapi situasi ini, para pemimpin industri telekomunikasi (Bos Telko) melalui asosiasi mereka buka-bukaan mengenai akar permasalahan yang menyebabkan koneksi internet di Tanah Air dinilai 'paling lelet', mulai dari masalah spektrum frekuensi hingga klasifikasi pengukuran.

Data dari lembaga pengukur kecepatan internet seperti Ookla Speedtest Global Index secara rutin menunjukkan bahwa kecepatan unduh rata-rata di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Peringkat ini berlaku baik untuk layanan mobile broadband maupun fixed broadband, memicu kritik luas terhadap kualitas layanan yang diterima oleh lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia.

Ketua Umum Working Group Spectrum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Rudi Purwanto, menjelaskan bahwa rendahnya kecepatan unduh dan unggah di Indonesia terutama disebabkan oleh tingginya latensi. Latensi yang tinggi ini, menurutnya, bersumber dari implementasi jaringan 5G yang dinilai belum optimal. Ia menyebut, perbedaan latensi antara penggunaan 4G dan 5G bisa mencapai hampir sepuluh kali lipat.

“Latensi tinggi karena implementasi 5G itu belum optimal,” jelas Rudi Purwanto dalam sebuah forum bisnis di Jakarta, seraya menekankan bahwa pendorong utama untuk mengatasi hal ini adalah penambahan alokasi spektrum frekuensi baru. ATSI sangat membutuhkan tambahan spektrum untuk mempercepat pengembangan 5G, mengingat beberapa negara ASEAN lain telah mengalokasikan pita frekuensi ideal seperti 2.6 GHz dan 26 GHz. Pemerintah sendiri saat ini berencana melakukan lelang frekuensi 700 MHz, 1.4 GHz, 2.6 GHz, dan 26 GHz sebagai langkah optimalisasi jaringan 5G.

Selain masalah teknis, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menambahkan perspektif lain. Menurutnya, standar pengukuran kecepatan internet global yang digunakan, seperti laporan Ookla, mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi dan perilaku pengguna di Indonesia. Ia menyoroti bahwa banyak pengguna pemula di Indonesia masih menggunakan kecepatan internet yang relatif rendah (5-15 Mbps), dan memasukkan data ini ke dalam pengukuran rata-rata global akan terus membuat peringkat Indonesia menjadi rendah.

Marwan pun mendesak perlunya standar pengukuran nasional dengan klasifikasi yang disesuaikan, misalnya klasifikasi broadband pemula, mobile broadband, dan fixed broadband, karena Peraturan Presiden (Perpres) mengenai standar broadband yang ada saat ini (10 Mbps) sudah sangat usang (sejak tahun 2014).

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, juga mengakui bahwa peningkatan kecepatan internet sangat bergantung pada investasi Capital Expenditure (CapEx) besar dari operator, khususnya untuk implementasi 5G yang biayanya berkali-kali lipat dari 4G. Tantangannya, biaya penyelenggaraan layanan operator seluler seringkali menghabiskan sebagian besar pendapatan, sementara tarif layanan cenderung turun, membuat operator kesulitan meningkatkan investasi infrastruktur secara masif dan merata di negara kepulauan seperti Indonesia.