Internet RI Dilaporkan Paling Lelet, Bos Telko Buka-bukaan Penyebabnya
Bos Telko buka-bukaan alasan internet RI paling lelet: standar pengukuran usang, belum ada spektrum 5G khusus, dan pemerataan infrastruktur terhambat biaya.
JAKARTA, JClarity – Laporan terbaru mengenai kecepatan internet global kembali menempatkan Indonesia di peringkat bawah, terutama di kawasan Asia Tenggara. Data ini memicu tanggapan dari para pimpinan industri telekomunikasi (Bos Telko) yang secara terbuka membeberkan sejumlah faktor struktural dan teknis sebagai akar permasalahannya.
Menurut laporan Speedtest Global Index edisi Agustus 2025, kecepatan internet seluler (mobile) Indonesia berada di peringkat ke-83 dunia, sementara layanan pita lebar tetap (fixed broadband) bahkan menempati posisi ke-116 global. Posisi ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Vietnam, yang memimpin di kawasan ASEAN.
Menanggapi hasil tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, menyoroti standar pengukuran yang dinilai tidak relevan dengan kondisi pengguna di Indonesia. Baasir menyarankan perlunya klasifikasi pengukuran kecepatan—misalnya untuk broadband pemula, mobile, dan fixed broadband—agar perbandingan menjadi lebih adil. “Banyak pengguna internet pemula, speed-nya di rumah 5, 10, 15 Mbps. Apakah itu kita kaitkan ke broadband? Standar broadband kita berapa?” ujar Baasir. Ia menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang broadband yang berlaku saat ini (Perpres 96/2014) masih menetapkan kecepatan minimal 10 Mbps, yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Dari sisi infrastruktur, kendala teknis krusial diungkapkan sebagai penyebab utama kecepatan yang tidak optimal, khususnya untuk layanan generasi kelima (5G). Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah, mengakui bahwa kecepatan jaringan 5G di Indonesia masih lambat karena belum adanya spektrum frekuensi khusus. “5G yang dikembangkan oleh Telkomsel itu menggunakan spektrum yang sebenarnya dipakai untuk 4G. Sehingga kalau itu dipakai untuk 5G terlalu banyak, nanti mengorbankan layanan 4G juga,” jelas Ririek. Hal serupa diperkuat oleh Ketua Umum Working Group Spectrum ATSI, Rudi Purwanto, yang menyebut tingginya latensi terjadi karena implementasi 5G belum optimal, yang dipicu oleh keterbatasan alokasi spektrum frekuensi.
Selain masalah spektrum, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menyoroti masalah pemerataan infrastruktur sebagai “kegelisahan” utama. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas menimbulkan tantangan geografis dan biaya pembangunan yang sangat mahal, mengakibatkan distribusi kabel serat optik dan menara seluler belum merata secara optimal. Data APJII menunjukkan, mayoritas pengguna internet tetap (33,43%) masih menikmati kecepatan 10-20 Mbps, dengan pengguna kecepatan di atas 100 Mbps masih sangat minim.
Para ‘Bos Telko’ sepakat bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk segera mengalokasikan spektrum frekuensi baru dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Hal ini penting agar operator dapat meningkatkan belanja modal (CAPEX) yang besar untuk menggelar jaringan 5G dan memperluas cakupan infrastruktur, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kecepatan internet nasional.