Internet RI Dilaporkan Paling Lelet, Bos Telko Buka-bukaan Penyebabnya.
Bos Telko buka-bukaan penyebab internet RI paling lelet di Asia Tenggara. Masalah utamanya adalah latensi tinggi 5G, keterbatasan spektrum, dan infrastruktur belum merata.
JAKARTA, JClarity – Laporan global mengenai kecepatan internet kembali menempatkan Indonesia di posisi yang kurang memuaskan, bahkan dikategorikan sebagai salah satu yang terlambat di kawasan Asia Tenggara. Merespons kondisi yang telah menjadi keluhan nasional ini, para petinggi asosiasi telekomunikasi (Bos Telko) buka suara, membeberkan sejumlah faktor kompleks di balik lambatnya koneksi di Tanah Air.
Berdasarkan data terbaru dari Speedtest Global Index per Agustus 2025, kecepatan internet seluler (mobile) median Indonesia berada di angka 45,01 Mbps, sementara untuk fixed broadband tercatat 39,88 Mbps. Angka ini secara konsisten menempatkan Indonesia di urutan bawah dibandingkan negara-negara tetangga, bahkan menduduki peringkat kedua terakhir di Asia Tenggara untuk kecepatan internet secara keseluruhan.
Salah satu penyebab utama yang diungkap oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) adalah masalah latensi tinggi. Chairman of Working Group Spectrum ATSI, Rudi Purwanto, menjelaskan bahwa latensi yang tinggi ini sebagian besar dipengaruhi oleh implementasi teknologi 5G yang belum optimal, terutama karena keterbatasan alokasi spektrum frekuensi yang ideal. Rudi Purwanto bahkan menyebut perbedaan latensi antara 4G dan 5G bisa mencapai hampir sepuluh kali lipat.
Rudi Purwanto menekankan bahwa Indonesia sangat membutuhkan tambahan spektrum baru untuk mengejar ketertinggalan, khususnya untuk mengoptimalkan jaringan 5G. Beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina sudah mengalokasikan pita frekuensi penting seperti 2.6 GHz, 3.5 GHz, dan 26 GHz, yang saat ini masih dalam proses lelang di Indonesia.
Dari perspektif infrastruktur, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, mengakui bahwa tantangan terbesar adalah infrastruktur digital yang belum merata. Sebagai negara kepulauan yang sangat besar, faktor geografis ini membuat proses pemerataan kabel serat optik dan menara seluler menjadi sulit dan mahal, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas koneksi yang timpang antara kota besar dengan daerah terpencil.
Selain masalah teknis dan geografis, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, juga menyoroti adanya perbedaan standar pengukuran kecepatan internet secara global. Menurutnya, standar pengukuran yang ada mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi dan perilaku pengguna di Indonesia, di mana banyak pelanggan 'pemula' yang masih menggunakan paket dengan kecepatan rendah (5-15 Mbps). Marwan mengusulkan perlunya klasifikasi standar broadband nasional yang disesuaikan dengan kelompok pengguna (misalnya, broadband pemula, broadband mobile, fixed broadband) agar peringkat Indonesia dapat lebih akurat dan 'naik kelas'.
Secara keseluruhan, para pemimpin industri sepakat bahwa upaya untuk meningkatkan kecepatan internet nasional membutuhkan kolaborasi intensif antara operator, pemerintah (terutama dalam lelang spektrum), dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi hambatan infrastruktur geografis serta menemukan kerangka regulasi yang lebih adaptif. Peningkatan kualitas koneksi ini merupakan kunci dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.