Indonesia Dorong Agenda Transisi Energi dan Tata Kelola Mineral Kritis di KTT G20 Johannesburg

Jakarta, JClarity – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025, telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang, terutama terkait transisi energi dan tata kelola sumber daya. Delegasi tingkat tinggi Indonesia, yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan agenda nasional terakomodasi di tingkat global.

Fokus utama intervensi Indonesia dalam KTT G20 kali ini adalah tiga isu krusial: penguatan ketahanan bencana, mobilisasi pendanaan yang inklusif untuk transisi energi, dan tata kelola mineral kritis yang bertanggung jawab. Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang juga bertindak sebagai Sherpa G20 Indonesia, menegaskan bahwa pengembangan mineral kritis harus dilakukan secara etis dengan perhatian serius terhadap kelestarian lingkungan dan dampak ekologis jangka panjang.

Meski KTT G20 2025 di Johannesburg menjadi penutup siklus pertama presidensi forum tersebut, dinamika negosiasi dilaporkan menghadapi tantangan signifikan. Hal ini tercermin dari mayoritas Pertemuan Tingkat Menteri yang hanya menghasilkan Chair's Summary, bukan deklarasi bersama (Leaders' Declaration), akibat adanya perbedaan posisi di antara negara-negara anggota G20. Situasi ini menuntut delegasi Indonesia untuk bekerja lebih keras menjembatani kepentingan negara berkembang agar solusi yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain isu-isu ekonomi dan lingkungan, Indonesia juga memanfaatkan momentum G20 untuk memperkuat sinergi bilateral dan regional. Di sela-sela KTT, Indonesia turut serta dalam rencana pertemuan kepala negara MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, Australia). Secara umum, Indonesia menyambut baik fokus Presidensi G20 Amerika Serikat pada tahun 2026 mendatang yang meliputi deregulasi, energi, dan transformasi digital, asalkan diarahkan pada aksi nyata dan hasil yang dapat dirasakan publik.