BI Pertahankan Suku Bunga Acuan, Sektor Properti Menghadapi Tantangan Pembiayaan

Jakarta, JClarity – Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan (BI-Rate) pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan pada pertengahan Desember 2025. Keputusan ini, yang diambil sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi, diperkirakan akan memberikan tekanan berkelanjutan pada sektor properti nasional, terutama dari sisi pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan apartemen (KPA).

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers menyatakan bahwa kebijakan moneter yang *hawkish* tersebut diperlukan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan risiko inflasi yang masih tinggi. Stabilitas Rupiah menjadi prioritas utama untuk menopang daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik yang kuat. Langkah ini sejalan dengan komitmen bank sentral untuk mengarahkan inflasi kembali ke sasaran 2,5% plus minus 1% pada tahun mendatang.

Kendati stabilitas makroekonomi terjaga, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengutarakan kekhawatiran. Suku bunga acuan yang tinggi secara langsung berdampak pada kenaikan suku bunga kredit perbankan, membuat cicilan KPR/KPA menjadi lebih mahal dan berpotensi menurunkan minat beli masyarakat. Hal ini terutama terasa pada segmen menengah ke bawah yang sangat bergantung pada fasilitas kredit untuk memiliki hunian.

Pengamat Ekonomi Properti dari Universitas Indonesia, Dr. Chandra Wijaya, berpendapat bahwa sektor properti saat ini berada di persimpangan jalan. “Pemerintah dan BI perlu mempertimbangkan instrumen kebijakan non-moneter yang lebih terarah, seperti insentif pajak atau subsidi bunga khusus untuk rumah pertama, agar target pembangunan sejuta rumah tetap tercapai tanpa mengorbankan stabilitas moneter,” ujarnya. Kinerja sektor properti ke depan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan moneter yang prudent dan stimulus fiskal yang tepat sasaran untuk memitigasi dampak tingginya suku bunga.