Ancaman Nyata: Penipuan Online dan Phishing Jadi Kasus Keamanan Terbanyak Pengguna Internet Indonesia di 2025

JAKARTA, JClarity – Keamanan siber di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin mendesak pada tahun 2025. Data terbaru dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kasus penipuan daring (online fraud) dan phishing telah menjadi ancaman keamanan siber yang paling banyak dialami oleh pengguna internet di Tanah Air, menimbulkan kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah dan merusak kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.

Hasil Survei Penetrasi Internet dan Segmentasi Pasar ISP 2025 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menempatkan penipuan online sebagai kasus keamanan paling banyak dialami oleh responden, mencapai angka 22,12% dari total pengguna internet. Sementara itu, kasus pencurian data pribadi, peretasan akun, atau upaya phishing berada di urutan kedua dengan persentase 14,36%. Data ini menggarisbawahi rapuhnya tingkat kewaspadaan pengguna di tengah meningkatnya penetrasi internet yang mencapai 80,66% dari total penduduk Indonesia di tahun yang sama.

Dampak kerugian finansial akibat gelombang kejahatan siber ini terbilang masif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC), total kerugian yang dilaporkan masyarakat terhitung sejak peluncurannya pada November 2024 hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai angka fantastis, yakni Rp7,5 triliun. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat lebih dari 1,2 juta laporan penipuan digital telah masuk ke sistem pengaduan publik hingga pertengahan tahun 2025.

Modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan semakin canggih dan terpersonalisasi, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas serangan. Phishing kini berevolusi dengan menyamar sebagai lembaga resmi, seperti bank atau operator seluler, untuk mencuri data sensitif seperti PIN dan kata sandi. Penipuan berkedok investasi ilegal dan skema Ponzi juga kembali marak sepanjang tahun 2025, menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat untuk memancing ribuan korban.

Menanggapi situasi yang mengkhawatirkan ini, pemerintah melalui Komdigi menekankan perlunya langkah konkret dari sektor privat. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mendesak seluruh operator seluler (Opsel) untuk segera membangun infrastruktur dan teknologi anti-scam, mengingat 65% masyarakat Indonesia dilaporkan mengalami upaya penipuan setidaknya sekali setiap minggu. Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menyoroti pentingnya 'human firewall'—pelatihan dan verifikasi berlapis—untuk memperkuat sektor finansial dan masyarakat dari serangan rekayasa sosial yang didukung oleh AI, seperti deepfake voice.

Para ahli keamanan siber menilai bahwa ancaman akan terus meningkat seiring adopsi digital yang semakin dalam. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri telekomunikasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kunci utama untuk membangun ketahanan siber nasional yang tangguh dalam menghadapi ancaman nyata ini.