Afghanistan Gelap Gulita: Takut Warga Akses Pornografi, Rezim Taliban Padamkan Internet Seluruh Negara.

Jakarta, JClarity – Afghanistan di bawah pemerintahan de facto Rezim Taliban dikhawatirkan jatuh ke dalam 'kegelapan digital' total menyusul laporan mengenai potensi, atau bahkan penerapan, pemadaman layanan internet secara menyeluruh di seluruh negeri. Keputusan ekstrem ini disebut-sebut diambil dengan alasan utama untuk menjaga moralitas publik dan mencegah akses warga negara terhadap konten-konten yang dianggap 'tidak bermoral', terutama pornografi.

Langkah sensor yang drastis ini merupakan eskalasi terbaru dari upaya sistematis Taliban untuk mengisolasi populasi Afghanistan dari informasi dunia luar. Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, kelompok tersebut telah memberlakukan sensor digital yang ketat, melarang jutaan situs web atas dasar konten yang dianggap bertentangan dengan interpretasi ketat hukum Syariah. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan konten dewasa, tetapi juga platform media sosial, musik, dan berita independen.

Sumber internal di Kabul mengungkapkan bahwa tekanan untuk 'membersihkan ruang digital' telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemadaman internet total berskala nasional belum terkonfirmasi sebagai kebijakan permanen, laporan mengenai pembatasan akses internet pada malam hari di beberapa provinsi dan penutupan layanan komunikasi seluler di wilayah konflik telah menjadi praktik yang mengkhawatirkan.

Para pengamat hak asasi manusia internasional dan kelompok kebebasan pers mengecam keras potensi pemadaman total ini. Mereka berpendapat bahwa pemblokiran akses internet bukan sekadar masalah moral, melainkan upaya untuk membungkam kritik, mengendalikan narasi internal, dan menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri. Akses ke internet merupakan jalur vital bagi jurnalis warga, aktivis, dan lembaga kemanusiaan untuk mendokumentasikan dan berbagi informasi mengenai kondisi sebenarnya di Afghanistan.

Dampak dari kebijakan ini meluas jauh melampaui masalah moralitas yang diklaim Taliban. Pemutusan akses digital secara efektif memutus jalur pendidikan bagi perempuan yang dilarang bersekolah, menghambat layanan kesehatan jarak jauh, dan melumpuhkan sektor bisnis yang bergantung pada konektivitas global. Dengan langkah ini, Rezim Taliban secara de facto menempatkan negara dan rakyatnya dalam isolasi informasi yang semakin mendalam.